Kuasa Hukum LAPIS Desak KPU Gelar Pleno Penetapan Walikota Terpilih

0
57

Sorong TN.Com- Jatir Yuda Marauw, SH, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, M.M, dan dr. Hj Pahima Iskandar ( Lapis Jilid II ) mendesak Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota Sorong segera menggelar Pleno penetapan Walikota dan Wakil Walikota Sorong terpilih periode 2017-2022.

Menurut Jatir, KPU Kota Sorong jangan mengulur-ulur waktu, apalagi yang dijadikan alasan penundaan itu karena adanya gugatan yang diajukan oleh Sdr. Amos Watori, SH dan Noorjanah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“ Ingat, keduanya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat ke Mahkama Konstitusi, karena mereka bukanlah Paslon Peserta Pemilu. Olehnya itu, upaya yang mereka lakukan tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pelaksanaan rapat pleno penetapan calon terpilih sebagaimana jadwal yakni tanggal 8-9 Maret 2017,” Demikian disampaikan Jatir Yuda Marauw, SH dalam press releasenya pada Teropong News, Selasa (07/03) siang.

Kata Yuda, Mahkamah Konstitusi hanya akan menangani sengketa hasil perhitungan suara, sementara sengketa karena pencalonan itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan peryataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Arief Hidayat, beberapa waktu lalu.

“ kan sudah jelas bahwa, pada  Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sorong, pasangan, Drs. Ec. Lambert Jitmau, MM dan dr. Hj. Pahimah Iskandar memperoleh suara sebanyak 78,40 persen, sementara Kolom Kosong hanya 21,60 persen. Jadi tidak ada alasan bagi bagi KPU untuk mengulur-ulur waktu dalam mengelar pleno penetapan,” Ungkapnya.

Olehnya itu, Ketua DPC Kongres Advokat Indonesia  (KAI) Sorong ini pun berharap,  KPU Kota Sorong tidak perlu terpengaruh dengan upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin menghambat tahapan Pilkada Kota Sorong. ( red)

Tinggalkan Komentar