Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kampung Sira Manggroholo Berhak Kelola Hutan Desa

0 0

TeminabuanTN.Com-Masyarakat di Kampung Sira dan Kampung Manggroholo, Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) kini resmi berhak mengelola hutan negara yang ada di wilayah desa atau kampung tersebut seluas kurang lebih 8000 hektar. Hak pengelolaan hutan desa ini secara resmi diperoleh setelah menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Papua Barat tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Kamis (9/3) kemarin, yang berlangsung di Aula Distrik Teminabuan atau gedung putih. Keputusan Gubernur Papua Barat tentang HPHD kepada Kampung Sira dan Kampung Manggroholo diserahkan Staf Ahli Gubernur Papua Barat bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr.Niko Tike kepada Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kampung Sira Alfred Kladit dan Ketua LPHD Kampung Manggroholo Markus Kladit. Turut mendampingi Staf Ahli Gubernur Papua Barat antara lain Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Maluku Papua Ir.Sahala Simanjuntak, perwakilan Greenpeace Kiki Taifik, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir.Herman Remetwa dan Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sorsel Yonas Howay, SE. Penyerahan SK HPHD tersebut disaksikan oleh Kepala Kampung Sira Amos Sremere, Kepala Kampung Manggroholo Frans Srefle, Sekretaris Distrik Saifi Arius Srefle serta masyarakat dari kedua kampung tersebut.

Perjuangan masyarakat di kedua kampung tersebut untuk mendapatkan HPHD cukup panjang dan didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Greenpeace Indonesia, Bentara Papua dan The Samdhana Institute. Proses terbit SK  HPHD berawal dari penetapan areal kerja hutan desa Kampung Sira dan Manggroholo pada 18 September 2014 lalu. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengajuan hak pengelolaan hutan desa kepada Gubernur Papua Barat sejak 25 Juli 2016 lalu. Kampung Sira dan Kampung Manggroholo merupakan kampung pertama yang mendapat SK HPHD di tanah Papua. Untuk itulah Staf Ahli Gubernur Papua Barat Niko Tike berharap kedua kampung tersebut menjadi percontohan untuk kampung lainnya mengelola hutan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. (*)

 

Tinggalkan Komentar