Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Tim 19 Advokat PBH Peradi Sorong Dampingi Terdakwa Narkoba

Sebelum Dijebak Terdakwa Mengaku Ditiduri oleh Terduga Informen Polisi Bernama Andre

0 501

Sorong, TN – Pusat Bantuan Hukum (PBH) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Papua Barat-Sorong memberikan pendampingan hukum terhadap Rahmatia alias Pingkan dalam sidang lanjutan perkara Narkoba jenis sabu-sabu beragendakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Sorong, Kamis (11/1).

Berbeda dengan proses sidang-sidang sebelumnya, kali ini terdakwa Rahmatia (28) wanita asal Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ini didampingi para lawyer yang tergabung di dalam Tim 19 Advokat PBH Peradi Papua Barat-Sorong. Pendampingan ini diberikan secara gratis sesuai program kerja PBH Peradi Papua Barat-Sorong untuk memberikan keadilan hukum kepada masyarakat.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Donald Sopacua S.H,.M.H didampingi Hakim Anggota Dedi Sahusilawane SH MH dan Ismael Wael SH MH terpaksa harus kembali ditunda. Pasalnya, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, I Putu Sastra Adi Wicaksana SH ketika dicecar majelis hakim tentang surat tuntutan terhadap terdakwa, yang bersangkutan beralasan belum menyiapkannya dan meminta diberikan waktu hingga pekan depan.

Ditemui usai persidangan, Ketua Tim 19 Advokat Peradi Papua Barat-Sorong, Max Mahare SH MH mengakui jika pihaknya melakukan pendampingan terhadap terdakwa saat proses persidangan telah masuk dalam tahap tuntutan dari JPU. Meskipun demikian, pihaknya sudah memperoleh informasi serta bukti-bukti terkait perkara tersebut yang dinilai janggal dan terkesan lucu.

“Dalam perkara ini, Satuan Narkoba Polres Sorong menggunakan jebakan batman atau murahan, sistim yang dipakai yaitu undercover buy. Dalam hal ini informen bernama Andre menyuruh terdakwa klien kami yang merupakan seorang wanita lemah, kesehariannya hanya mencari nafkah hidup saat malam hari,”lugas Max yang juga selaku Wakil Sekretaris Peradi Papua Barat-Sorong ini.

Lucunya, aku Max Mahare, informan ini justru terlebih dahulu menyetubuhi terdakwa yang merupakan pekerja di Tempat Hiburan Malam (THM) di kamar salah satu hotel di Kota Sorong. Keesokan harinya, lanjut dia, terdakwa dijebak dengan cara disuruh membeli Narkoba oleh informan kemudian ditangkap dan diserahkan ke polisi. Sebelumnya informan membawa keluar terdakwa dengan cara membayar sejumlah uang ke pihak THM.

Dalam hal ini, dirinya dan Tim 19 Advokat PBH Peradi menilai ada kebohongan public dalam penegakkan hukum yang dilakukan Sat Narkoba Polres Sorong. Di sisi lain, locus dan tempus delicty (lokasi terjadinya tindak pidana) terjadi di wilayah hukum Polres Sorong Kota. Seharusnya, ujar Max, setelah melakukan penangkapan, pihak Sat Narkoba Polres Sorong membuat berita acara kemudian menyerahkan pelaku ke Sat Narkoba Polres Sorong Kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

“Itulah prosedurnya yang harus dilakukan Sat Narkoba Polres Sorong. Saya juga heran kenapa Jaksa mau proses. Di dalam Surat Edaran Kapolri kan sudah jelas melarang sistim jebakan batman ini. Cobalah tangkap bubara (salah satu jenis ikan berukuran besar) ka, ini malah tangkap gete-gete (ikan berukuran kecil), terlalu murah sekali, semurah tindakan hukum mereka,”celoteh Max Mahare.

Menyebutkan murahan, sebab pihaknya menilai penangkapan yang dilakukan Sat Narkoba Polres Sorong terhadap Pingkan terkesan hanya untuk memperoleh piagam kapolri dan pujian dari Kapolres Sorong.

“Secara internal Sat Narkoba Polres Sorong sudah membohongi pak kapolri, kasihan Abang Tito Karnavian. Melakukan hal itu hanya untuk berharap piagam guna menjadi dasar kenaikkan pangkat. Ini sangat ironis sekali,”lugasnya.

“Kami Tim 19 Advokat PBH Peradi sangat sesalkan perkara ini sampai diproses. Seandainya peristiwa ini terjadi kepada keluarga dari petugas dan juga informen, bagaimana perasaan mereka? Polisi dan informen itu juga kan manusia, jangan sampai hukum karma berlaku bagi diri sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah yang menjual narkoba diproses atau tidak, ini DPO (daftar pencarian orang) kan, bisa saja disuruh lari dan dibuatkan DPO. Sampai sejauh mana DPO itu akan berlaku ?”tukasnya.

Semua manusia, tambah Max, dapat saja berbuat salah, namun jangan ditindak dengan cara yang keji seperti yang dilakukan informen dan Sat Narkoba Polres Sorong terhadap terdakwa Pingkan. Jangan hanya karena petugas mengharapkan sebuah penghargaan dan informen dibayar dengan sejumlah uang sehingga harus menindak hak asazi orang lain.

Untuk diketahui, sebelumnya terdakwa Rahmatia alias Pingkan dibekuk Petugas Sat Narkoba Polres Sorong pada Jumat 21 September 2018 lalu. Berawal saat seorang pengunjung pria bernama Andre mendatangi tempat kerja terdakwa yaitu THM Bar Pandora yang berlokasi di Kampung Baru Kota Sorong.

Andre yang diduga merupakan informen ini kemudian meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.200.000. Terdakwa kemudian menghubungi seseorang bernama Iskandar yang saat ini masuk DPO (Faftar Lencarian Orang). Selanjutnya Iskandar mendatangi bar tersebut dan menyerahkan satu bungkus narkoba kepada terdakwa kemudian bergegas pergi. Berdasarkan hal itulah petugas kemudian menangkap terdakwa Pingkan serta mengamankan barang bukti.[*]

Anda mungkin juga berminat