Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Terjaring OTT,  Dua Pejabat BPN Kota Sorong Ditetapkan Sebagai Tersangka

0 572

Sorong, TN – Polres Sorong Kota menetapkan dua oknum pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong sebagai tersangka. Sebelumnya, kedua pejabat ini terjaring operasi tangkap tangan ( OTT) oleh Tim Saber Pungli, Selasa (03/04) Dua oknum pejabat tersebut berinisial RN selaku kepala BPN kota Sorong dan SP selaku staf BPN kota Sorong.

“Adapun barang bukti yang kami dapatkan dari hasil OTT di kantor BPN kota Sorong diantaranya 1 buah computer merk Lenovo warna putih, flashdis,uang sebesar Rp.101.200.000 dari pungutan dana taktis yang didapat dari PPAT , “ujar Kompol Chandra Ismawanto S.Ik, saat menggelar press release di ruang anggrek kantor Walikota Sorong, kamis (05/04).

Chandra menambahkan, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah setiap PPAT melakukan permohonan di kantor BPN, diwajibkan membayar PNBP dan membayar dana taktis. Dengan rincian untuk pengecekan sertifikat sebesar Rp. 50.000 per sertifikat, pengalihan dan hak tanggungan sebesar Rp. 250.000 per berkas, Roya Rp.150.000 per berkas , dan penyerahan sertifikat dari PPAT sebesar Rp.100.000 per sertifikat.

Selain mengamankan dua oknum pejabat tersebut, tim Saber pungli juga memeriksa 4 saksi . Diantaranya HY, MR, WM , dan MP dengan barang bukti 1 atm BCA atas nama WM dengan saldo sebesar 28.250.000

“Pungutan dari PPAT diterima setiap bulan kepada saksi NR dan diserahkan kepada pelaku SP kemudian dibagikan RN,” terang Chandra.

Selain pungutan dana taktis, juga ada ada dana Fee yang diberikan oleh PPAT yang merupakan Fee atas pengurusan hak tanggungan . Dimana pengurusan tersebut dikenakan pungutan 0,04 persen dari nilai tanggungan yang merupakan jatah jepala BPN kota Sorong dari PPAT .

“Jadi setiap pengurusan hak atas tanggungan yang nilainya diatas 1 milyar rupiah itu ada jatah 0,04 persen untuk kepala BPN,” jelas Chandra.

Menurut Chandra, Pungutan tersebut tidak sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementrian agraria dan tata ruang BPN.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dua oknum pegawai BPN kota sorong tersebut dijerat dengan pasal 12 huruf e UU RI No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun.