Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Sekolah Yayasan Protes Karena Pelantikan Kepsek Dilakukan Sepihak

0 322

Merauke, TN – Komisi A DPRD Kabupaten Merauke menerima surat keberatan dari Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Katolik (YPPK) Merauke, terkait pelantikan kepala sekolah yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama SK yang diterbitkan oleh BKD, tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak yayasan.

Dalam pengelolaan pendidikan, status yayasan berbeda dengan sekolah negeri atau inpres.
Maka berbicara soal kepala sekolah, seyogyanya, pemerintah harus berkomunikasi dengan yayasan.

“Dari informasi yang kami terima, yayasan sudah mengusulkan nama-nama yang harusnya dilantik. Tetapi yang terjadi sebaliknya, dilihat dari kondikte dan rekam jejak tidak terlalu layak menjadi kepala sekolah,” jelas Anggota Komisi A DPRD Merauke, Heribertus Silubun, Senin (07/01).

Menurutnya, ini keberatan yang masuk akal bagi pihak yayasan, dan Dewan akan menindaklanjuti surat dimaksud, dalam waktu dekat akan dilakukan rapat dengar pendapat dari para pihak terkait guna membahas persoalan itu.

Pihak tetkait adalah Bupati Merauke, Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke. Herry menyebutkan, sebagai aksi protes, Yayasan Katolik meliburkan anak-anak sampai dengan tanggal 14 Januari, dengan harapan sebelum tanggal 14 masalah sudah diselesaikan.

Pemerintah diminta segera menanggapi ini, sebab dampaknya akan merugikan anak-anak didik ketika masa libur terus diperpanjang. Disisinilah bentuk kekecewaan karena pemerintah tidak memahami betul posisi sekolah yayasan.

Sebagai anggota Komisi A yang membidangi pendidikan mengehendaki pemerintah harus lebih mendengar apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dari yayasan, dengan meninjau kembali SK penempatan kepala sekolah yang sudah dilantik akhir 2018 lalu.

Menurutnya, pembatalan bisa dilakukan kembali karena di dalam SK termuat kalimat, jika terjadi kekeliruan akan ditinjau kembali atau dilakukan perbaikan sebagaimana yang diperlukan. Jadi, hari ini SK keluar besok diganti, sebenarnya bukan menjadi soal.

“Dan ini resiko sebuah keputusan, harusnya sudah dipikirkan langkah-langkah yang diambil sebelum keluarkan surat keputusan,” tambah Herry.

Menurutnya, peristiwa ini membuktikan bahwa koordinasi antara dinas, BKD dan yayasan tidak berjalan baik. Laporan lain yang diterima komisi A, terjadi pendobelan SK kepala sekolah di satu sekolah daerah Sarmayam.

“Ini manajemen yang tidak profesional hingga sampai terjadi kekeliruan seperti ini.” Lanjut dia, untuk sekolah harus menempatkan orang yang punya kemampuan, kapasitas dan kemauan untuk mengabdi tidak asal diangkat.

Anda mungkin juga berminat