Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Puluhan Burung Endemik Hasil Sitaan Di Malut Dilepasliarkan

0 54

Ternate, TN – Puluhan ekor burung endemik di Maluku Utara (Malut), jenis paruh bengkok, sudah dilepasliarkan Hutan Lindung Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat, sejak Desember 2018 lalu.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku, Mukhtar Amin Ahmadi mengaku, burung yang dilepasliarkan ini adalah hasil sitaan.

“Burung ini tadinya akan diselundupkan ke Filipina melalui Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara dan Bitung, Sulawesi Utara. Ada juga yang diserahkan langsung oleh masyarakat di Ternate dan Kabupaten Kepulauan Sula,” ungkapnya kepada wartawan, di Ternate, Selasa (21/1).

Menurut dia, motif penyelundupan dilakukan dengan menugaskan penduduk desa untuk berburu. Kemudian dikumpul di suatu tempat, lalu diangkut ke kapal.

“Burungnya disimpan di berbagai tempat. Ada di dalam kandang, pipa paralon. Bahkan ada yang dimasukkan ke dalam bekas kemasan botol air mineral,” tutur Mukhtar.

Menurut dia, penyelundupan paling marak di laut, karena aksesnya sangat terbuka. Seperti, banyaknya jalur-jalur tikus yang tidak melalui pelabuhan resmi. Rata-rata, burung diangkut di kapal-kapal kecil.

Bahkan di kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Sedangkan jalur udara sangat jarang. Karena penjagaannya cukup ketat.

Dia mengaku, sebagai upaya menekan angka peredaran satwa liar yang dilindungi ini, BKSDA membangun kerja sama dengan Kepolisian Perairan, TNI Angkatan Laut, serta beberapa instansi terkait.

“Dalam setahun ini, sudah ada 72 kasus yang tertangani. Kalau ke luar negeri, itu baru dua kasus,” bebernya.

Ke depan, lanjut dia, BKSDA akan membentuk satuan tugas penanganan peredaran taman dan satwa liar Ilegal di Provinsi Maluku Utara. Semua stakeholder terlibat. Mereka akan bergerak sesuai bidangnya, untuk mencegah peredaran satwa liar tersebut.

Terpisah, pemerhati satwa liar di Maluku Utara, Simon Pulser mengaku, persoalan ini sangat rumit. Karena selain jumlah pulau yang banyak dan tersebar luar, dukungan sumber daya manusia sangat terbatas.

Begitu juga dalam proses penanganan hukum. “Karena di para penyelundup kerap menggunakan surat palsu hasil penangkaran, untuk mendapat izin resmi dari Pemerintah Manila lalu dijual ke seluruh dunia,” tandas Simon.(*)

Anda mungkin juga berminat