Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Sulitnya Layanan Internet di Tambrauw, SiPol KPU Dianggap Menyulitkan Pendaftaran Parpol

0 6

Sausapor, TN – Proses pendaftaran partai politik menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SiPol) KPU di kabupaten Tambrauw, dianggap mempersulit proses pendaftaran Partai Politik (parpol). Hal ini dikarenakan aplikasi tersebut harus diakses menggunakan layanan internet, dimana fasilitas tersebut masih tergolong sulit di wilayah seperti kabupaten Tambrauw.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Tambrauw, Dominggus Saimar mengaku sempat kewalahan pada awal tahapan pendaftaran parpol melalui aplikasi SiPol. Melalui telepon selulernya yang dihubungi pada Selasa (5/12), Ia mengatakan bahwa pihaknya harus berpindah kantor sementara di Kota Sorong agar dapat menggunakan layanan internet. “Yah mau tidak mau karena di sana (Tambrauw) jaringan internetnya masih susah, jadi kami harus melayani proses pendaftaran di Kota Sorong,” ujar Dominggus. Masalah tersebut tidak hanya dialami oleh KPUD, tetapi juga dialami oleh Parpol-parpol saat melakukan proses pendaftaran.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten Tambrauw, Andarias D. Kambu. Dirinya malah kurang setuju pada proses pendataan parpol menggunaka aplikasi berbasis internet seperti SiPol. Menurut Andarias proses seperti itu dianggap kurang efektif, karena khusus di wilayah seperti kabupaten Tambrauw belum memiliki fasilitas internet yang memadai. “Kalau mungkin di daerah Jawa, Sulawesi atau daerah lain yang memiliki jaringan internet, SiPol akan mempermudah mereka. Tapi kalau daerag seperti kami disini malah akan mempersulit pihak parpol,” tutur Andarias.

Tidak hanya itu, ketua Panwaslu Tambrauw itu lebih memilih untuk tidak menggunakan SiPol. “Toh juga nanti saat verifikasi, data yang ada pada SiPol dicocokan kembali pada dokumen fisiknya. Jadi lebih baik kita pakai yang fisiknya,” ungkap Andarias saat dihubungi melalui telepon selulernya pada hari yang sama.

Walaupun demikian, baik dari pihak KPU dan Panwaslu menyarankan agar tetap menggunakan sistem tersebut. Alasannya tahapan proses itu sendiri sudah diatur dengan ketentuan dari pusat, sehingga parpol juga harus tetap mengikuti tahapan-tahapan yang sudah di atur. (mdl)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: