Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Sidang Gugatan Pilkada Maybrat, Hakim MK Tak Lakukan Koreksi

0 0

Jakarta TN.Com- Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (16/3) mulai menggelar sidang pertama atas permohonan atas perselisihan Pilkada Serentak 2017 yang digelar 15 Februari lalu. Salah satu yang digugat ke MK adalah hasil pilkada di Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Dalam Pilkada ini diikuti dua pasangan calon (paslon) yakni nomor urut 1 pasangan Benny Sagrim dan Pascalis Kocu, sedangkan nomor urut 2 pasangan Karel Murafer-Yance Way. Pasangan nomor urut dua inilah yang menggugat ke MK.

Untuk menghemat waktu, hakim MK pun dipecah menjadi dua panel. Panel 1 dipimpin Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams. Sedangkan Panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul dan Aswanto.

Untuk perselisihan Pilkada Kabupaten Maybrat, Papua Barat, yang masuk dalam Panel 2, sidang digelar pada Kamis sore pukul 16.00 WIB dengan nomor Perkara: 10/PHP.BUP-XV/2017. Pemohon mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat No. 25/Kpts-KPU.MBT/II/2017, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017, tanggal 25 Februari 2017.

Kuasa hukum Paslon No 2, Yance Salambauw, seusai sidang di MK mengatakan optimistis MK akan mengabulkan tuntutannya, sebab dalam pembacaan permohonan setebal 68 halaman, tidak ada koreksi dari Panel 2 MK. “Ini yang membuat kita optimsitis,” katanya. Demikian dilansir Berita Satu.

Setelah pembacaan permohonan pada sidang pertama itu lanjut Yance, MK mempersilahkan KPU dan pihak terkait untuk menjawab dalam sidang lanjutan pada Selasa 21 Maret mendatang. “Jadi kita nanti tinggal membuktikan fakta dan dalil-dalil yang kita ajukan,” tambah Yance.

Yance menjelaskan, persoalan muncul saat KPU Maybrat menetapkan pasangan nomor urut satu, Benny Sagrim – Paskalis Kocu sebagai pemenang dengan perolehan suara, 14,459, dan pasangan nomor urut 2, Karel Murafer – Yance Way dengan perolehan suara sebesar 14.364, hanya selisih 94 suara. Hasil rekapitualsi inilah yang digugat ke MK karena menurut pasangan nomor urut 2, banyak kecurangan terjadi, bukan hanya pada saat penghitungan tetapi sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan, dan kemudian pada proses rekapitulasi. Semua bukti atas pelanggaran inilah yang dibawa ke MK di Jakarta.

“Kami yakin MK akan adil dalam mengambil keputusan yaitu membatalkan kemennagan pasangan nomor urut 1 Karel Murafer-Yance Way, sebab kecurangan yang dilakukan tim sukses paslon 1 sangat nyata dan vulgar,” katanya.

Dijelaskan, kecurangan sebelum pencoblosan, ketika pembagian formulir C6 kepada para pemilih ternyata pemilih yang merupakan pendukung paslon nomor 2, banyak yang tidak diberikan. Lalu, ketika pencoblosan, saksi-saksi dari paslon nomor 2 diusir dan tidak boleh hadir di tempat-tempat pemungutan suara (TPS). Kemudian masih pada saat pencoblosan, surat suara yang akan dicoblos harus diserahkan pada seseorang (yang hanya menggunakan name tage) dan seseorang itu yang mencoblos. Begitu pula formulir berkenaan dengan pencatatan suara tidak pernah diserahkan KPPS kepada paslon nomor 2, jadi paslon nomor dua hanya bisa melihat dari website.

Sementara itu pakar hukum tata negara, Margarito yang dimintai tanggapannya, Kamis, menegaskan tindakan menghalangi saksi pasangan calon menyaksikan pelaksanaan pemberian suara, harus dikualifikasikan sebagai pemberangusan hak pemilihan dan hak paslon. Tindakan ini bertentangan dengan asas pilkada, khususnya asas netralitas Dalam hukum, tindakan yang bertentangan dengan asas, berakibat pada seluruh tindakan itu tidak sah.(*)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar