Putusan MA, PPP Sah Dinahkodai Mohammad Romihurmuziy

0
54
Ketua DPW PPP Papua Barat, Saharudin,ST

Manokwari,TN- Persoalan internal terkait dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipusat hingga ke daerah selama dua tahun lebih akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) atas gugatan peninjauan kembali (PK) dari kubu Mohammad Romahurmuziy terhadap putusan kasasi nomor : 60/ K/ PDT.SUS – PARPOL/ 2015 tanggal 2 November 2015.
Dalam putusan PK Nomor : 79/ PK/ PDT.SUS – PARPOL/ 2016 tanggal 12 Juni 2017 membatalkan putusan kasasi nomor : 601/ K/ PDT.SUS – PARPOL/ 2015 tanggal 2 November 2015 yang memenangkan kubu Djan Faridz.

“Dengan demikian maka Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bukan dualisme lagi tapi hanya satu yang ketua umumnya, Ir H.Mohammad Romihurmuziy karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap” kata Ketua DPW PPP Provinsi Papua Barat, Saharudin, ST,M.M kepada wartawan di gedung DPR-PB, Selasa (20/06/2017)

Menyadari kekeliruan politik yang terjadi dalam Partai Persatuan Pembangunan selama ini, khususnya di Papua Barat maka dihimbau untuk jangan lagi melihat kubu-kubuan, tetapi semua kader berlambang kabah ini kembali bersatu bergandengan tangan merebut kemenangan pemilu 2019 mendatang.

“Buktinya bahwa yang akan mengikuti atau memberikan dukungan baik rekomendasi maupun surat keterangan untuk pencalonan Bupati, Walikota maupun Gubernur pada pilkada serentak seluruh indonesia adalah kepengurusan Ir H.Mohammad Romihurmuziy” jelasnya.

Saharudin mengatakan, melalui berkahnya bulan Ramadhan 1438 Hijriyah akan membuat PPP tingkat Provinsi Papua Barat akan islah secara baik untuk menuju pemenangan pemilu 2019 yang akan datang.(***)

Tinggalkan Komentar