Margarito : Pilkada Maybrat Harus Diulangi di 25 TPS

0
135

Jakarta TN.Com – Pasca sidang Mahkamah Konstitusi terkiat sengketa pilkada kabupaten Maybrat kemarin (16/03):di Jakarta. Pakar hukum tata negara, Margarito yang dimintai tanggapannya, Kamis, menegaskan tindakan menghalangi saksi pasangan calon menyaksikan pelaksanaan pemberian suara, harus dikualifikasikan sebagai pemberangusan hak pemilihan dan hak paslon. Tindakan ini bertentangan dengan asas pilkada, khususnya asas netralitas Dalam hukum, tindakan yang bertentangan dengan asas, berakibat pada seluruh tindakan itu tidak sah.

“Saya berpendapat juga fakta pelanggaran ini tidak mungkin bisa dibenarkan sekalipun oleh seorang jagoan yang sangat terlatih membolak-balik fakta dan argumen. Bagi saya, bila tindak KPU itu didahului dengan penerasi paslon yang lain, maka secara hukum beralasan didiskualifikasi,” katanya

Dikutip dari Berita Satu. Margarito juga mempertanyakan tindakan Panwaslu, apa dasarnya merekomendasikan coblos ulang di 260 TPS, padahal yang dilaporkan bermasalah hanya 25 TPS, dan inilah yang dilaporkan dan diminta ditindak. Tindakan ini melampaui wewenang, dan karena itu sebagai akibat hukumnya adalah harus batal demi hukum.

“Jadi secara keseluruhan pilkada menyalahi prosedur yang ditetapkan dalam UU 10/2016 tentang Pilkada. Bagi saya, Pilkada Maybrat harus diulang di 25 TPS yang bermasalah secara hukum itu,” tambah Margarito.(*)

 

Tinggalkan Komentar