Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LP3BH Sambut Desakan 7 Negara Pasifik di Jenewa

0 0

Manokwari TN.Com- Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari sebagai Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization) yang berfokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua.

Menyambut positif desakan resmi dari 7 (tujuh) negara kawasan Pasifik yang juga adalah anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sebuah pernyataan bersama untuk mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk mengirim Komisioner Tinggi PBB (UNited Nations High Commisioner) mengunjungi Tanah Papua dalam waktu dekat ini.

Ketujuh negara tersebut adalah Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Island dan Solomon Island, yang secara-bersama-sama menyampaikan pernyataan dan dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald K.Warsai di depan forum segmen ke-8 (delapan), sesi reguler ke-34 Sidang Dewan HAM PBB , Rabu (01/03/2017) di Jenewa, Swiss.

Dalam pernyataan bersama tersebut, ketujuh negara Pasifik sebagai negara anggota PBB mendesak Dewan HAM PBB untuk segera menugaskan Komisioner Tinggi PBB membuat laporan konsolidasi tentang situasi aktual di Tanah Papua (West Papua).

Mereka mendesak agar laporan tersebut memuat informasi-informasi tentang pelanggaran HAM yang telah ada pada perjanjian-perjanjian, prosedur khusus dan Universal Periodic Review (UPR) atau Tinjauan Berkala Universal mengenai HAM serta laporan dari organisasi internasional, regional maupun Non Governmental Organization (NGO) atau Organisasi Bukan Pemerintah/LSM.

Juga ditekankan agar laporan tersebut harus secara detail mencatat berbagai hak bagi rakyat Papua, yang ada dalam hukum HAM internasional, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri (Rights to Self Determination).

Dewan HAM PBB juga didesak oleh ketujuh negara tersebut agar dalam laporan Komisioner Tinggi tersebut harus membuat rekomendasi untuk tindakan segera (urgent action) dalam upaya menghentikan pelanggaran HAM yang sudah disebut oleh berbagai prosedur khusus (special procedures) dan badan lainnya sebelumnya.

Dewan HAM PBB juga didesak untuk meminta Pemerintah Indonesia menjamin akses kepada Komisioner Tinggi PBB untuk menemui siapapun di Tanah Papua (West Papua) dalam rangka membuat laporan tersebut.

Langkah ketujuh negara Pasifik tersebut adalah sangat positif dan sejalan dengan tujuan penegakan hukum dan perlindungan HAM yang berlaku dan diatur di dalam instrumen hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional.

“Dimana segenap kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir ini memang sudah saatnya diselidiki oleh Dewan HAM PBB atas dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia dan masyarakat 2sipil maupun para korban” tulis Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Cristian Warinussy,S.H melalui press release yang diterima media ini. Selengkapnya baca Surat Kabar Haria (SKH) Teropong News edisi Sabtu 03 Maret 2017. (Ars)

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: