Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kubu Zethiba Tuding Jaksa Tak Profesional

0 0

Manokwari, TN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sorong dinilai masuk angin dalam menjalankan hukum di negara ini. Pasalnya, hingga berita ini diterbitkan belum melakukan eksekusi terhadap 3 terpidana kasus pelanggaran pidana pilkada Kabupaten Sorong.

Ketua tim pemenangan pasangan ZETHIBA, Jonathan Patipikalawan dalam keterangan persnya kepada media ini melalui telpon celulernya, Rabu (12/04/2017) mengatakan, Jaksa Penuntut Umum sangat tidak profesional dalam melaksanakan putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tanggal 21 Maret 2017 lalu.

Namun sesuai amanat KUHAP maka para terdakwa maupun JPU diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Papua dalam jangka waktu 7 hari.

“Kan kalau tiga terpidana pelanggaran pidana pilkada sorong jika mereka banding batasnya tanggal 28 Maret 2017 telah selesai waktu yang diberikan majelis hakim, dengan demikian amar putusan majelis hakim dengan nomor : 60/Pid.sus/ 2017/ PN.Son telah dinyatakan ingkrah” ucap Jonatan kepada awak media.

Dia menuturnya, jika putusan hakim telah dinyatakan ingkrah atau tidak ada upaya banding dari pihak terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  Sorong wajib hukumnya melaksanakan amar putusan tersebut.

Segera mengeksekusi terpidana Abner Lobat,ST yang juga kepala distrik Hobart, Kabupaten Sorong, kemudian Daniel Momot, Kepala kampung Briyanlo dan Zeth Srafit, kepala kampung Sfadon untuk menjalani hukuman masing-masing selama 2 bulan 20 hari kurungan penjara.

“Kenapa putusan majelis hakim sudah ingkrah kenapa ada toleransi dari JPU kejari Sorong kepada tiga orang terpidana ini padahal tidak ada ruang hukum untuk mereka melakukan upaya banding, Kejaksaan harus adil dong, karena semua orang sama dimata hukum” tegasnya.

Jika JPU Kejaksaan Negeri Sorong tidak mengeksekusi 3 terpidana ini maka pihaknya akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Papua untuk diminta mengeksekusi.

Sesuai data yang dihimpun media ini, tiga terpidana ini terlibat melakukan tindak pidana pilkada pada tanggal 15 Februari 2017, dimana Abner Lobat,ST sebagai kepala distrik Hobart melarang saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong nomor urut 1, Zeth Kadakolo,SE,M.M – H.Ibrahim Pokko (ZETHIBA) untuk melakukan pengawasan di TPS diwilayah pemerintahannya.

Pada saat itu sempat mengeluarkan kata “Saksi Pasangan Nomor 1 tidak boleh masuk disini karena disini semuanya coblos nomor 2, Jhon Kamuru-Suka Harjono” ucapnya.

Hal yang sama juga dilakukan kepala kampung Briyanlo, Daniel Momot dan Kepala Kampung Sfadon, Zeth Srafit.(*)

Tinggalkan Komentar