Hasil Pilkada Selisih Tipis, Maybrat Berpotensi PSU

0
275

Manokwari TN.Com- Sebanyak 49 permohonan perselisihan suara Pilkada Serentak 2017 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), diperkirakan hanya 7 gugatan yang akan lolos untuk diproses di sidang pleno.

Ketujuh daerah tersebut yaitu, Kabupaten Takalar, selisih perolehan suara pasangan calon Burhanuddin B-Natsir Ibrahim dari pesaingnya, Syamsari-Achmad Dg Se’re, sebesar 1,16 persen.

Kemudian Kabupaten Gayo Lues, selisih perolehan suara pasangan calon Abdul Rasad-Rajab Marwan dari pasangan calon Muhammad Amru-Said Sani, sebesar 1,43 persen. Kota Salatiga, selisih perolehan suara pasangan calon Agus Rudianto-Dance Ishak dari pesaingnya, Yuliyanto-Muhammad Haris, sebesar 0,94 persen.

Selain itu, Kabupaten Bombana, selisih perolehan suara pasangan calon Kasra Jaru-Man Arfah dari pesaingnya, Tafdil-Johan Salim sebesar 1,56 persen. Kota Yogyakarta, selisih perolehan suara pasangan calon Imam Priyono-Achmad Fadli dari pesaingnya, Haryadi Suyut-Heroe Poerwadi, sebesar 0,59 persen.

Dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Maybrat juga termasuk dalam 7 daerah itu dengan selisih perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Karel Murafer-Yance Way dari pesaingnya, paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Drs Bernard Sagrim-Paskalis Kocu, sebesar 0,33 persen.

Yang terakhir, Provinsi Sulawesi Barat, selisih perolehan suara pasangan calon Suhardi Duka-Kalima Katta dari pasangan calon Ali Baal-Enny Anggraeny Anwar, sebesar 0,75 persen.

Peneliti lembaga pengkajian pendidikan dan pengembangan   Nusantara (LP3N) Sorong, Syamsudin Seknun,S.H,M.H mengatakan, dari selisih perolehan suara antara kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang sangat tipis akan berpotensi terjadi pemungutan suara ulang (PSU)

Tergantung bagimana masing-masing pihak baik, pemohon, termohon dan pihak terkait bisa membuktikan dalam persidangan serta barang bukti dan fakta peraidangan bahwa pelanggaran yang terjadi memenuhi unsur terstruktur, sistimatis dan masif atau tidak

“Kalau unsur terstruktur, sistmatis dan masif bisa dibuktikan maka tidak mustahil akan terjadi pemungutan suara ulang (PSU) 1 TPS di Kabupaten Maybrat” ungkap Syamsudin kepada media ini melalui telpon celulernya, Minggu (05/03/2017)

Seknun menjelaskan bahwa, selain pelanggaran, PSU bisa dilakukan jika jumlah DPT dapat mempengaruhi hasil penetapan KPU, tetapi kalau DPT di TPS yang terjadi pelanggaran kurang dari jumlah selisih suara hasil pilkada Kabupaten Maybrat sebelumnya maka tidak bisa dilakukan PSU.

“Ketika dihitung TPS yang digugat itu jumlah suaranny tidak mempengaruhi hasil pilkada Kabupaten Maybrat maka MK akan menolak gugatan pemohon, kecuali ketika saat pencoblosan dilakukan oleh satu orang, karena sesuai UU satu orang memiliki satu suara” ujarnya.

Sebelumnya, pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPUD, Panwaslu Maybrat telah merekomendasikan pelaksanaan PSU di semua TPS, karena telah terjadi pencoblosan yang dilakukan 1 orang pada 1 TPS, padahal pelanggaran hanya terjadi di 26 TPS

Setelah dilaporkan ke Bawaslu Papua Barat, maka lembaga pengawasan ini menerbitkan surat pembatalan pelaksaan PSU di semua TPS se-Kabupaten Maybrat, kemudian tetap dilanjutkan pleno rekapitulasi yang memenangkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Drs Bernard Sagrim,M.M – Paskalis Kocu,S.Pd (SA-KO).(ars)

Tinggalkan Komentar