Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Gubernur Diminta Tinjau Perdasus Perekrutan Anggota DPR-PB Otsus

0 177

MANOKWARI,TN- Terkait desas-desusnya perekrutan calon anggota DPR Papua Barat fraksi otsus periode 2019-2024 yang akan dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat pada awal 2018 mendatang.

Dimana perekrutan 11 kursi jalur pengangkatan tersebut lebih dulu dilakukan tahapanbya daripada, anggota DPR-PB yang dipilih melalui partai politik, ditanggapi serius Tokoh Pemuda Papua Barat.

Tokoh Pemuda Papua Barat, Marinus Bonepay dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari, Minggu (17/12/2017) meminta Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan untuk meninjau kembali Perdasus perekrutan anggota DPR-PB fraksi Otsus itu.

“Kami mohon kepada Gubernur untuk memanggil Badan Kesbangpol dan Biro Hukum untuk meninjau kembali Perdasus yang sudah dibuat itu, karena kita jangan melakukan proses pembodohan terhadap masyarakat Papua Barat terutama Orang Asli Papua” Ucap Mantan Karateker DPD knpI Papua Barat itu.

Marinus menginginkan agar 11 kursi anggota DPR-PB melalui pengangkatan ini kelak dilakukan secara demokrasi dan diketahui oleh semua komponen masyarakat asli papua di bumi Cendrawasih ini.

“Perdasus rekrutmen anggota DPR-PB 11 kursi Otsus harus disosialisasikan dulu sebelum dipergunakan oleh Kesbangpol sebagai pengelenggara tahapan, supaya kesbangpol selektif melakukan tahapan” pungkasnya.

Menurut Bonepay, salah satu contoh konkrit agar Kesbangpol harus selektif yaitu, bakal calon anggota DPR-PB jalur pengangkatan jangan berlatar belakang politisi seperti yang sudah terjadi.

“DPR-PB jalur pengangkatan ini bukan sebagai tempat pelarian, artinya wakil rakyat disitu murni datang dari latar belakang bukan partai politik, sehingga sekali lagi kami mohon Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat didaerah meninjau kembali Perdasus itu” ujarnya.

Jika Produk hukum khusus itu jangan dilaksanakan dulu, perlu disosialisasikan kepada basis suku asli Papua untuk mereka mengetahui isi Perdasus tersebut, sehingga nanti tidak menjadi cela hukum seperti tahapan seleksi MRP Papua Barat yang sekarang sedang digugat ke PTUN Jayapura.

“Kalau tahapan seleksi DPR-PB jalur otsus dilaksanakan awal Januari 2018 maka waktunya sangat panjang kemudian membutuhkan dana yang sangat banyak, nah uang itu dari mana, karena itu kita jangan melakukan sesuatu yang terjadi pemborosan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan” Sorot Marinus.(***)

Tinggalkan Komentar