APBD Kaimana Membeku, DPRD Dinilai Lemah

0
130

Kaimana TN –  Sejak ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam sidang Paripurna Istimewa Dewan tentang Anggaran Pendapatan mBelanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 hingga akhir April ini belum diimplementasikan. Akibatnya, program disemua SKPD nyaris tidak berjalan alias “membeku”.

 Selain terkendela persoalan proses hukum yang melibatkan sejumlah pejabat dilingkup Pemda Kaimana. Yang saat ini sedang diproses oleh penyidik kepolisian maupun pihak Kejaksaan, berubahnya aturan PP No.18 Tahun 2014 tetang struktur organisasi, juga menjadi factor lambatnya realisasi APBD.

Menyikapi kondisi itu, politisi Gerindra,  Frendy Bles, menilai  itu ketidak tegasan DPRD sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan. ” Lembaga ini (DPRD – red) sebuah isntitusi yang dibentuk oleh negara untuk  melakukan fungsi kontrol, sementara orang-orang yang menduduki kursi DPRD inikan masyarakat yang memilih mereka,  untuk bagiamana bisa menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi kalau kondisi yang saat ini terjadi, terus mereka (Anggota dewan – red) diam saja dalam melihat hal ini, inikan sangat di sayangkan, seharusnya ada langkah tegas, kalau satu, dua kali diingatkan tetapi tidak ada perubahan, kan ada langkah pamungkas lainya kan, jadi menurut kami DPRD belum tegas,” ujarnya kepada Wartawan  media ini Jumat (28/4) lalu.

Sementara ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay, SE mengakatan, menyangkut dengan belum dibagikannya DPA pihaknya telah berkoordinasi bahkan memangil pemerintah untuk didengar keteranganya. ” Kemarin keluhan masyarakat kami sudah menyampaikan kepada mereka (pemerintah-red) lewat rapat resmi, dan kami sebatas bisa menyampaikan agar secepatnya hal-hal yang menjadi kendala seperti,  belum dilantiknya pimpinan SKPD itu bisa dilaksanakan sehingga optimlasasi program bisa dilaksanakan . jadi kami hanya bisa sampaikan sementara yang eksekotor mereka(pemerintah)” tukasnya.

Menyinggung soal alasan terkendala proses Hukum,  menurut ketua DPRD Amerbay,tidak ada sangkut pautnya dengan penyelengaraan pemerintah . ”Apa hubunganya, itukan person, pemerintahan harus tetap dijalankan, jadi bila sampai bulan ke 5 tidak ada perubahan maka kami sudah sepakat, untuk memangil pemerintah kembali dan kita pakai deadline waktu dan kalau itu juga tidak bisa, maka kami akan gunakan kewenangan kami untuk menyurati pemerintah pusat lewat pemerintah provinsi, karena itu aturan mainya,” tegasnya.

Untuk itu Ketua DPRD Kaimana, Amerbay, harapkan agar masyarakat bisa mengerti dan memahami tugas dan fungsi dewan, karena sesunguhnya keputusan yang diambil di DPRD adalah kolektif dan kolegial, sementara eksekutor yang berhak untuk menjalankan APBD ada pada pemerintah daerah.(*)

 

 

Tinggalkan Komentar