Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Utang 3,5 Milyar , Pemda Kaimana tolak permohonan keringanan PT.AML

0 379

Kaimana,TN – Hingga saat ini utang PT.AML kepada pemerintah daerah Kabupaten Kaimana sebesar Rp.3,5 Miliar belum disetor ke kas daerah. Menindaklanjuti hal ini, maka DPPKAD melalui seksi pendapatan, menyurati PT. AML untuk segera melunasi hutangnya tersebut.

Kepala seksi pendapatan DPPKAD kabupaten Kaimana, La Bania, S.Sos mengungkapkan, karena piutang PT. AML ini sudah menjadi temuan BPK dan sudah dicatat sebagai piutang daerah, maka PT. AML tidak akan diberikan keringanan pembayaran restribusi perikanan dan dua retribusi lainnya yang ditunggak hingga saat ini.

“Piutang ini merupakan temuan BPK ketika hasil audit tahun 2012 untuk tahun 2011. Makanya kemarin tahun 2018, karena belum ada realisasi piutang tersebut dari PT. AML, maka kami menyurati kembali. Dan beberapa waktu lalu, pak Rudi, Ibu Elis dan pak Mawardi datang ke kantor untuk menyampaikan keberatan dan permohonan keringanan mereka. Tapi saya sampaikan kepada mereka bahwa karena piutang ini sudah menjadi piutang daerah, maka sudah tidak ada lagi keringanan bagi PT. AML,” ungkapnya.

Kaitan dengan realisasi piutang PT. AML ini, lanjut La Bania, sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan ataupun retribusi, bahwa piutang ini tidak bisa dicicil setiap bulan.

“Kita bisa bantu dengan cara perjanjian dengan angsur. Tetapi kalau angsur tiap bulan, memang tidak bisa, karena ketentuan sudah mengatur itu. Kalaupun diangsur pun maksimal tiga kali angsuran saja,” ujarnya.

Sementara itu, dari data yang kami dapatkan, sesuai dengan isi surat yang dilayangkan oleh pemerintah daerah kepada PT. Avona Mina Lestari (kantor pusat), bahwa total keseluruah piutang PT. AML sebesar Rp. 3.564.364.800,- dengan rincian; piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp.251.164.800,-, piutang pajak air tanah sebesar Rp.632.448.000,- dan piutang retribusi perikanan sebesar Rp.2.680.751.900,-.

Sementara itu, ketua DPRD Kaimana yang juga sempat memberikan perhatian serius soal tunggakan retribusi PT. AML ini mengungkapkan, PT. AML harus membayar piutangnya tersebut. “Entah nanti diselesaikan seperti apa, tetapi tunggakan tersebut harus dibayarkan.

Apalagi ini kan sudah jadi temuan BPK, sehingga wajib hukumnya untuk di bayarkan. Entah nanti mekanisme pembayaran seperti apa, kan teknisnya dinas atau OPD terkait yang mengatur itu,” ungkapnya.(RNW)