Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Mengenang Pelanggaran HAM di Papua, LP3BH Gelar Aksi Lilin

0 0

MANOKWARI,TN- Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari bersama masyarakat sipil kembali melakukan ibadah syukur dan aksi bakar lilin buat mengenang 48 tahun (15 Juli 1969-15 Juli 2017) dimulainya pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilihan Bebas) di Tanah Papua yang diduga keras mengandung pelanggaran hak asasi manusia yang Berat di Tanah Papua.

Aksi diawali ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Muabuay dengan khotbah yang diangkat dari Mazmur 121 ayat (1) sampai ayatnya yang ke-7 dengan thema Tuhan lah Penjaga Israel.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, S.H menjelaskan bahwa, lembaga yang dipimpinnya telah menetapkan dimulainya aksi-aksi dan gerakan-gerakan bersama melawan lupa sejak tahun 2017 ini.
Dimana telah dimulai dengan melakukan ibadah syukur serta aksi bakar lilin untuk memperingati 16 tahun tragedi Biak berdarah 6 Juli 1998 pada 6/7 lalu dan dilanjutkan dengan aksi pada Sabtu, (15/07/2017) malam lalu.

Aksi-aksi serupa menurut Yan, akan dilanjutkan pada hari Sabtu, (28/07/2017) mendatang untuk memperingati diselenggarakannya act of free choice atau tindakan pilihan bebas atau oleh Pemerintah Indonesia disebut Pepera pada 48 tahun lalu di Gedung Wilhelmina-Manokwari (kini berdiri gedung DPR Provinsi Papua Barat).

“Setelah ibadah pada Sabtu malam lalu tersebut, dilanjutkan dengan aksi bakar lilin dan pembacaan petisi dari LP3BH Manokwari dan masyarakat sipil di Manokwari” ucap Yan Warinussy kepada wartawan di Manokwari, Minggu (16/07/2017)

Isi petisi tersebut adalah pernyataan bahwa penyelenggaraan act of free choice yang oleh pemerintah Indonesia disebut Pepera dimulai di Merauke pada 15 Juli 1969 (48 tahun) diduga keras mengandung unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Juga diduga keras telah dilaksanakan dengan nyata melanggar amanat pasal XIII, Pasal XIV, Pasal XV, Pasal XVI, Pasal XVII, Pasal XVIII dan Pasal XIX dari Perjanjian New York (New York Agreement) yang ditanda tangani oleh wakil pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda pada tanggal 15 Agustus 1962 di New York, Amerika Serikat.

Berkenaan dengan itu, LP3BH bersama seluruh masyarakat sipil di Tanah Papua mendesak penyelesaian masalah dugaan pelanggaran HAM yang Berat dalam penyelenggaraan act of free choice di Tanah Papua tahun 1969 tersebut sesuai mekanisme hukum internasional.

Penyelesaian dengan menggunakan mekanisme hukum internasional tersebut ditekankan untuk dilakukan dengan bertitik tolak pada isi lengkap dari Perjanjian New York serta isi lengkap dari Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2504 (XXIV) Tahun 1969.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: