Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Laporan Dana Desa Diduga Menggunakan Kwitansi Palsu

1 0

Sausapor, TN – Lagi-lagi ditemukan ada hal yang aneh dalam proses pembuatan laporan pertanggung-jawaban keuangan pada dana desa yang bergulir di kabupaten Tambrauw. Sebelumnya sempat heboh dengan jumlah potongan yang dinilai cukup besar, kali ini ditemui adanya penggunaan kwitansi dan nota pembelajaan palsu pada dokumen laporan penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2016 silam.

Pada lampiran bukti pembelanjaan dalam dokumen laporan penggunaan anggaran dana desa tahun 2016 milik kampung Bandonguan, distrik Sausapor ternyata didapati seluruh bukti dengan bentuk kwitansi hanya dibubuhi tanda tangan tanpa nama jelas dari sang penerima uang. Kepala kampung Bandogguan, Mesak Yesnat mengakui lampiran bukti pembayaran itu bukanlah yang aslinya. “Kalau yang ada di saya itu semua ada tandantangan, materai dan nama penerima, masalahnya laporan ini bukan kami yang buat, melainkan pihak dari Badan Pemberdayaan Masyarakat,” kata Mesak saat ditemui awak media pada ruang kerjanya.

Menurut informasi yang dihimpun, para kepala kampung di seluruh Tambrauw memang dinstruksikan oleh pihak BPM untuk memberikan semua bukti pengeluaran agar diolah menjadi laporan pertanggung-jawaban. Sayangnya bukti-bukti pengeluaran dana dalam bentuk kwitansi maupun nota yang asli dari masing-masing kepala kampung diduga tidak dimanfaatkan oleh pihak BPM dengan baik.

“Saya akui masalah kemampuan SDM kami sangat terbatas, pihak pemerintah dalam hal ini BPM seharusnya hadir untuk mengajarkan kami yang baik. Tapi kalau ini kan kami seperti dibodoh-bodohi,” jelas Mesal sambil mengungkapkan kekesalannya. Padahal para kepala kampung di Tambrauw sudah menyisihkan anggaran sebesar Rp10 juta dari APB-Des nya untuk pembiayaan jasa konsultan pembuatan laporan. Hingga berita ini diterbitkan, masih belum ada keterangan jelas dari pihak BPM kabupaten Tambrauw.(mdl)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

1 Komen
  1. Yoriswan berkata

    Sangat disesalkan cara kerja model begitu..gimna mau maju kalau cara kerja SKPD terkait modelnya seperti begitu.

%d blogger menyukai ini: