Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Gaji Belum Dibayar, Ratusan Massa Demo Kantor Bupati Biak Numfor

0 85

Biak, TN – Ratusan massa yang terdiri dari Guru, Kepala Kampung, Forum pengusaha konstruksi (Fpk) dan leferansi melakukan aksi demo, mulai dari depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga di depan Kantor Bupati Biak Numfor, Kamis (12/7). Ratusan massa itu menuntut hak mereka yang belum terbayarkan selama puluhan bulan.

Ratusan massa itu nekat melaporkan Pemerintah Daerah hingga ke Jaksa dan Kepolisian. Sebelum aksi demo itu gelar, berbagai upaya sudah ditempuh para massa. Namun sikap saling tolak-menolak di dalam internal Pemerintah tersebut, membuat amarah massa semakin memuncak.

Forum pengusaha konstruksi (Fpk) dan leferansi menyimpulkan, sesuai dokumen kontrak kerja menyatakan pekerjaan sudah rampung alias selesai 100 persen. Pembayaran pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2015 hingga tahun 2017 belum terealisasi. Padahal sumber anggaran tersebut sudah jelas peruntukannya.

Bukan hanya itu, berdasarkan hasil koordinasi antara Fpk dan Leferansi bersama Pemerintah pada (18/4/2018) di Gedung Sasana Krida, Pemerintah sudah pernah berjanji akan membayar hutangnya. Namun hingga saat ini belum terealisasikan.

Ratusan massa yang menuntut Pemda Biak Numfor untuk segera membayar hutang

“Kami disini datang untuk menuntut hak kami ,alias hutang Pemerintah kepada kami kontraktor. Pekerjaan pembangunan apapun sudah kami kerjakan tapi,belum terbayarkan hingga 2 tahun ini. Kami minta kejelasan, bukan janji yang tidak pernah ditepati,”kata orasi dari Perwakilan Fpk, Anto Hutagalung.

Hal senada dilontarkan Ketua Forum Komunikasi Kepala Kampung (FKKK) Biak Numfor, Wileam.R.Rumkabu, dana Otsus yang digunakan untuk membayar honor Guru Kontrak sudah 2 tahun belum di bayar. Akibatnya, sebagian besar dari Guru Kontrak tidak melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah masing-masing.

“Guru Kontrak ini, sebenarnya harus dibayar kinerja mereka menggunakan anggaran tahun 2016 dan tahun 2017. Padahal 30 persen dari dana otsus sudah diperuntukan untuk membayar kinerja Guru Kontrak. Kita dari FKKK Biak Numfor sebagi pelindung atau jembatan bagi hak Guru Kontrak dan para FPK,”tuturnya.

Dikarenakan, lanjut Wileam, aktivitas kerja kontraktor yang melibatkan jasa masyarakat kampung belum terbayar hingga saat ini. Ini semua karena Pemerintah belum membayar hutang mereka kepada Kontraktor.

Plt.Bupati Biak Numfor, Herry Aryo Naap,S.Si,MM memberikan orasi pemahaman di hadapan ratusan massa yang menggelar demo di depan Kantor Bupati Biak Numfor

Menanggapi seluruh orasi dari massa tersebut, Plt.Bupati Biak Numfor,Herry Aryo Naap,S.Si,MM menegaskan bahwa ia siap diperiksa jika ditemukan penyalah gunaan anggaran atau menggunakan hak Guru Kontrak dan Fpk. Namun sebelum itu, ia mengambil kebijakan pertama yakni bubarkan FKKK dan ganti dengan FKKK yang lebih aktif.

Dijelaskannya, Pemerintah tidak bisa mengalokasikan anggaran tahun 2017 untuk membayar hak guru kontrak tanpa dasar.

Sesuai Keputusan dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan ijin kepada Pemerintah, untuk dapat membayar hak Fpk secara bertahap mulai bulan Agustus tahun 2018 ini. Namun, pembayaran hak berlaku bagi kontraktor yang sudah benar-benar menuntaskan proyeknya.

“Saya sudah antarkan mereka ke pengadilan untuk segera lidik secara perdana, supaya pengadilan mengeluarkan surat keputusan dan barulah saya bisa mengalokasikan anggaran tersebut. Sehingga ketika hak guru kontrak kami bayar, Kami pun tidak mendapat masalah penyalah gunaan anggaran,”terang Plt. Bupati Biak Numfor.

Tambahnya, sementara untuk Kepala Kampung, terkait tahapan pembayarannya, Pemerintah sudah berkoordinasi bersama Kepala BPKAD bahwa mulai bulan Agustus, tidak ada lagi Kepala Kampung yang antri dan berdesak-desakkan di kantor BPKAD.
Sebab,mengenai dana prospek, pihaknya akan bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera melakukan pemeriksaan terkait dana prospek tahun 2017.

“Mulai bulan Agustus, pembayaran insentif dan honor Kepala Kampung terima dananya di rekening kampung masing-masing. Dalam hal ini, saya selaku Plt.Bupati, saya siap menjadi orang pertama yang diperiksa oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Saya bersama seluruh jajaran Pemerintah siap diperiksa 24 jam, bahkan saya siap diperiksa pertama kali,”jelasnya.