Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pengusaha OAP Tuntut Pemprov PB Bayar Ratusan Kontrak PL 2018

0 777

Manokwari,TN- Puluhan pengusaha asli papua (OAP) mendatangi kantor Gubernur Papua Barat, Kamis (10/1), kedatangan mereka menuntut Pemerintah Provinsi setempat membayar ratusan kontrak pada proyek penunjukan langsung (PL) tahun anggaran 2018 yang sudah tuntas 100 persen pekerjaannya.

Kordinator aksi, Martinus Matabua menegaskan, pekerjaan fisik yang mereka kerjakan sudah tuntas 100 persen namun pembayaran ratusan yang sudah mereka selesaikan itu belum direalisasikan.

“Kasian, kami juga dikejar para tukang juga penyedia material yang sudah kami gunakan. Kalau tidak segera dibayar mereka ancam mau lapor polisi,” tutur Martinus dihadapan Wakil Gubernur, Mohammad Lakotani dan sejumlah pimpinan OPD.

Menanggapi aspirasi pengusaha OAP tersebut Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani,S.H.,M.Si menjelaskan mekanisme pembayaran ratusan kontar akibat terlambat bayar sambil berharap mereka bersabar.

Mola (sapaan akrabnya) mengatakan, tahun anggaran 2018 sudah ditutup dan saat ini pemerintah sedang bersiap menyelenggarakan program tahun 2019.

Kegiatan 2018 yang belum sempat terbayar akan diluncurkan kembali tahun ini, sehingga realisasi pembayaran ratusan kontrak itu paling lambat bulan Maret 2019,
“Jadi saya harap, bapak ibu bersabar.

Kita tidak bisa memaksakan untuk membayar saat ini. Karena kalau dipaksakan itu bisa jadi temuan, ujarnya.

Lakotani juga menjelaskan alasan pembayaran pada bulan Maret karena saat ini BPK RI sedang melaksanakan audit atas seluruh kegiatan Pemprov Papua Barat itu akan berlangsung hingga Jumat pekan depan.

” BPK akan mencocokan seluruh data hasil pemeriksaan. Setelah itu semua selesai BPK akan kembali turun untuk memeriksa dana Otonomi Khusus. Kita tunggu sampai proses audit BPK selesai. Setelah itu baru kita bisa cairkan anggaran,” ucap Mola.

Pada kesempatan itu, Lakotani juga berharap para kontraktor dapat menuntaskan kegiatan tepat waktu sehingga bisa mengajukan pencairan anggaran sebelum tutup tahun anggaran.

“Setidaknya tanggal 15 Desember sudah ajukan tagihan sehingga masih ada waktu untuk pencairan,” pungkasnya.

Anda mungkin juga berminat