Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemkab Sorong Kembali Digugat, Kali ini  Sebesar 41 Triliun

0 101

Sorong, TN- Pemerintah kabupaten Sorong, kembali digugat masyarakat adat pemilik hak ulayat, sebesar Rp 41 Triliun, atas tanah seluas kurang lebih 8.000 hektar di Distrik Salawati dan Distrik Moisigin Kabupaten Sorong Papua Barat.

Kali ini marga (keret) Sawat Samanas menggugat Pemkab Sorong, karena diduga melakukan penyerobotan atas tanah adat milik turun temurun marga atau keret tersebut.

“Saya membawa masalah ini ke Pengadilan, karena orang tua saya dan keluarga besar keret Sawat Samanas tidak pernah menandatangani penyerahan tanah seluas 8.000 hektar itu kepada pemerintah,” ujar pemilik hak ulayat, Abner Sawat Samanas kepada wartawan di Pengadilan Negeri Sorong, Kamis (4/4).

Tanah adat seluas 8.000 hektar di Distrik Salawati dan Diatrik Moisigin terdiri dari empat SP, diantaranya SP Klasari, SP Klasop, SP Klabdalin dan SP Wonosobo.

Menurut Abner Sawat Samanas, tanah seluas 8.000 hektar itu murni milik turun temurun marga atau keret Sawat Samanas yang dikuasai okeh pemerintah sejak tahun 1984 silam.

Gugatan tersebut secara resmi telah didaftarkan oleh Marcus Souissa, SH, Aprilia Souissa, SH, dan Yacobus Wogim, SH, sebagai tim Kuasa Hukum penggugat dalam hal ini marga Sawat Samanas, di Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 4 April 2018.

Sementara itu, kata Max Souissa, selaku ketua tim kuasa hukum penggugat, alasan kliennya menggugat Pemkab Sorong karena merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

“Sebetulnya Pemerintah Daerah ini punya kewajiban mengeluarkan rekomendasi bahwa pemilik hak ulayat ini belum pernah dibayar, namun sebenarnya yang harus membayar adalah pemerintah pusat, jadi sebetulnya tidak usah bertele-tele karena program ini punya pemerintah pusat,” ungkap Max.(*)