Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pemkab Raja Ampat Pastikan Bangun Pos Pengawasan Pulau Terluar

0 32

Waisai, TN – Berbatasan langsung dengan dua negara, masing-masing, Australia dan Republik Palau, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah akan mendirikan sejumlah pos pengawasan di beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan dua negara tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Pemda Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit, SH mengatakan, kondisi geografis kabupaten Raja Ampat yang merupakan wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, sudah saatnya mendirikan pos-pos pantau dan pengawasan yang digunakan untuk mengawasi wilayah-wilayah perbatasan tersebut.

Hal ini menurut Mohliyat sangat penting, karena potensi sumberdaya alam dan pariwisata di Raja Ampat sangat melimpah.

“Kami tidak ingin wilayah kami dimasuki oleh orang-orang asing yang tentunya akan berdampak pada hilangnya sumberdaya alam daerah kami yang sangat melimpah, mulai dari potensi sumberdaya alam hasil laut serta potensi sumber daya alam pariwisata yang telah mendunia,”jelas Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Pemda Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit.

Menurutnya untuk mendirikan sejumlah pos pengawasan tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan berkordinasi dengan pihak Kemenko Maritim di Jakarta. Dimana koordinasi ini sangat penting, agar pihak pemerintah daerah Raja Ampat juga melihat secara jelas, peta wilayah dan perbatasan terbaru yang telah dikeluarkan oleh pihak Kemenko Maritim pada tahun 2018 lalu.

“karena kalau dari data yang telah kami miliki, ada empat wilayah kami (Raja Ampat) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dimana di wilayah Distrik Misil misalnya, berbatasan langsung dengan Australia, sedangkan di wilayah kepulauan Ayau, di sana berbatasan dengan Republik Palau. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,”ungkapnya

Ditambahkannya, untuk wilayah Raja Ampat sendiri menurutnya ada beberapa wilayah yang masuk dalam lokasi prioritas (Lokpri) dimana lokasi tersebut sebagian besar berada di wilayah Kepulauan Distrik Ayau dan di Daerah Distrik Misol.

“Sejumlah wilayah ini sesuai aturan, masuk dalam lokasi prioritas dan merupakan tipe B dimana lokasi tersebut sangat mempunyai potensi yang luar biasa dan kami berusaha semaksimal mungkin agar akses ke daerah tersebut dibuka. Hal ini untuk membuka pintu masuk bagi wisatawan, apalagi di daerah ini mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa, namun belum terjangkau. Untuk itu kami akan siapkan seluruh perangkat dan infrastruktur awal disana, melalui pos pantau itu,” tambahnya.

Selain itu tak hanya soal batas negara, menurutnya, pihak Pemda juga akan aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap batas daerah. Dimana kabupaten Raja Ampat yang berbatasan langsung dengan wilayah Maluku Utara sangat rawan terjadinya pencaplokan wilayah.

“Kami tidak mau kasus pulau Sayang (pulau Sain) itu terulang lagi, dimana wilayah pulau Sain yang merupakan wilayah Kabupaten Raja Ampat sempat di caplok oleh pihak pemerintah daerah Halmahera, dan kami akhirnya harus berjuang keras untuk mengambil kembali wilayah kami. Jadi fokus kami juga nantinya soal batas-batas wilayah daerah tetangga,” ujarnya.(*)

Anda mungkin juga berminat