Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Tiga Instansi Pemda R4 Sosialisasikan Perpres Nomor 87 Tahun 2016

0 49

Waisai,TN – Tiga instansi yang terdiri dari bagian hukum Setda kabupaten Raja Ampat yang bekerjasama dengan Kepolisian Resort Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Sorong menggelar sosialisasi Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) , bertempat di aula Wayag, kantor Bupati Raja Ampat, Kamis (09/08/2018) bertempat di aula Wayag, kantor Bupati Raja Ampat.

Mewakili Bupati, Asisten I Bidang Pemerintahan kabupaten Raja Ampat, Lasiman S.Sos mengungkapkan, praktik Pungli sudah menjadi perhatian pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah. Pasalnya, Pungli masih terjadi pada suatu daerah dan merusak sendi kehidupan di tengah masyarakat dan bangsa.

“Salah satu upaya memberantas praktek Lungli yang dibentuk oleh Satgas Saber Pungli seperti tertuang didalam peraturan presiden nomor 87 tahun 2016. Pemerintah harus sering membuat sosialisasi kepada pimpinan SKPD, pengusaha serta pejabat vertikal sehingga mata rantai dari praktik Pungli bisa putus di Raja Ampat. Untuk itu perlu ada upaya memberantas secara tegas, efektif, agar timbul efek jera.” Ujar Lasiman.

Sambungnya, tugas tim Satgas Saber Pungli di Raja Ampat yaitu, memberantas dan mengoptimalkan personil. Harapannya, bisa mendorong serta meningkatkan kesadaran hukum seluruh elemen dalam mencegah juga melapor praktik-praktik Pungli.

“Ini (sosialisasi, red) bagian dari upaya mencegah praktik pungli, maka harus di tingkatkan”, ujarnya.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Raja Ampat, AKP Bernadus Okoka, pun menuturkan, Pungli merupakan pengenaan biaya atau pungutan di suatu tempat yang tidak sesuai ketentuan, dan dalam perspektif hukum, masuk pidana korupsi.

“Pungli itu, pengenaan biaya yang tidak sesuai ketentuan dan tidak pada tempatnya. Contoh, pengurusan perijinan, dimana peraturan sudah menentukan tarif biaya namun masih dipungut secara berlebihan untuk kepentingan pribadi. Ini masuk di dalam Saber Pungli, jadi pemberi uang maupun penerima uang dapat di proses secara hukum.” tegasnya.

Hal senada disampaikan Kabag Hukum Setda Pemerintah Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit, bahwa sosialisasi Peraturan Presiden RI, tentang pemberantasan praktik pungli ini dihadiri seluruh unsur pimpinan OPD, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pelelangan, dan seluruh bendahara yang ada dilingkungan pemda Raja Ampat. Kemudian, pejabat instansi vertikal dan para camat, kelurahan juga rekanan-rekanan pemerintah atau pihak ketiga.

“Peraturan Presiden Nomor: 87 Tahun 2016 ini, juga ditindak lanjuti oleh Surat Keputusan (SK) Bupati Raja Ampat No. 240 tahun 2016 tentang pembentukan Satgas Pungli. Tujuannya, untuk memotong mata rantai budaya praktik pungli di Raja Ampat. Maka, dua bulan kedepan tim juga akan turun ke tingkat distrik untuk sosialisasi karena peluang pungli itu ada ditingkat terenda birokrasi.” Ujar Mohliyat Mayalibit.

Mohliyat menekankan kepada semua OPD agar pungutan pajak dan retribusi Raja Ampat tetap mengacu pada ketentuan peraturan dan Perda atau Perbup. Tidak boleh pungutan diluar yang sudah ditetapkan, begitupun pengurusan surat jangan dipersulit.

“Jadi, tidak ada lagi toleransi. Proses hukum tetap jalan jika salah dan media bisa menge-ekspose,” tegasnya.