Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Gubernur PB Terima LHP BPK RI Dengan Opini WTP

0 315

Manokwari,TN – Untuk keempat kali Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia (BPK-RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Provinsi Papua Barat atau pegelolaan anggaran tahun 2017 secara baik.
Pengumuman opini WTP kepada Provinsi Papua Barat ini disampikan AuditorUtama Keuangan Negara IV BPK Republik Indonesia, Dori Santosa,S.E.,M.M dalam rapat pariupurna istimewa DPR Papua Barat, dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2017 di ruang sidang utama DPR-PB, Rabu (6/6/2018).
AuditorUtama Keuangan Negara IV BPK Republik Indonesia, Dori Santosa,S.E.,M.M dalam sambutannya mengatakan, pihaknya telah memeriksa LKPD Provinsi Papua Barat tahun 2017 melioputi pendapatn dengan realisasi sebesar Rp 7.058 Trilyun, belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp 7.016 Trilyun, total asset sebesar Rp 10.590 Trilyun.
Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 diketahuii bahwa anggaran belanja dibiayai dari pendapatan transfer senilai 470 Milyar, pendapatan daerah tahun anggaran 2017 mengalami kenaikan senilai, 38,74 % dibandingkan dengan tahun anggara 2016.

Belanja tahun anggaran 2017 secara keseluruhan mengalami penurunan senilai 9,5 % dibandingkan dengan tahun 2016. Penurunan belanja tersebut terjadi pada belanja modal sebesar 46,76 % .
Belanja hibah sebesar 12,32 % namun kenaikan belanja terjadi pada bantuan sosial sebesar 83,32 % dan belanja pegawai sebesar 95,63 %.
Lebih lanjut Dori Santoso menjelaskan, pemberian opini LKPD didasarkan pada empat kriteria yaitu, kesesuian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektififitas sistim pengendalian intern (SPI).
“Berdasarkan 4 kriteria tersebut dan pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai dengan SPKN, maka BPK-RI menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah provinsi Papua Barat tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP” ucap Dori Santosa disambut tepuk tangan wakil rakyat.
Sementara Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan mengatakan, LHP yang diserahkan BPK-RI merupakan bentuk petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik terkait dengan pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dilandasi komitmen seluruh jajaran pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil LHP BPK-RI Tahun anggaran 2017” tegas Gubernur.
Sedangkan ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol,S.E.,M.A menegaskan bahwa, LHP yang diterima dari BPK-RI akan dipelajari pihak legislatif untuk melihat rekomendasi yang dituangkan didalamnya.
“Kami akan pelajari LLHP tahun anggaran 2017 ini selama 1 Minggu untuk melihatv rekomendasi BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan opini WTP” Kata Kondjol.(*)