Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Bupati AFU serahkan dokumen LKPJ 2017 ke DPRD R4

0 81

Waisai, TN – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2017 pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat akhirnya mulai dibahas dalam rapat paripurna Masa sidang pertama DPRD Raja Ampat, ditandai penyerahan langsung oleh Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati yang diterima oleh wakil ketua 2 DPRD Raja Ampat, Yuliana Mansawan didampingi Wakil Ketua 1, Rahmawati Tanima diruang sidang DPRD Raja Ampat. 

Dalam pembukaan Rapat paripurna Masa sidang pertama itu, hadir 14 anggota DPRD Raja Ampat dan unsur pimpinan SKPD dilingkup Pemda Raja Ampat serta unsur Muspida kabupaten Raja Ampat.
Dalam penyampaian ringkasan LKPJ-nya, Bupati Raja Ampat mengakui bahwa masih diperlukan upaya perbaikan terus menerus tiap tahunnya untuk bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan dengan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaku anggaran dan pembangunan.”LKPJ 2017 ini adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan satu tahun berjalan, dimana kami selaku pemerintah daerah berusaha efisien dan berkesinambungan dalam program kerja berdasarkan RPJMD yang telah disepakati, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan anggaran dan program pembangunan.”
“Kemudian, sesuai dengan perda nomor 7 tahun 2016, ringkasan LKPJ tahun 2017 sebagai berikut; total penerimaan daerah adalah Rp. 1.163.450.918.410,95. Dengan PAD sebesar; Rp. 213.290.735.701, dimana PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain. Lalu, Dana perimbangan sebesar; Rp. 912.847.694.310,. Juga pendapatan daerah lainnya sebesar; Rp. 37.312.488.339,95.” 
“Selanjutnya, Total belanja daerah, Rp. 1.026.836.814.976,60. Dengan realisasi belanja operasional sebesar; Rp. 742.388.234.441. lalu realisasi belanja modal sebesar; Rp. 284.448.580.535. juga realisasi belanja transfer bantuan keuangan sebesar; Rp. 149.003.043.599.” terang Bupati Raja Ampat.
Setelahnya, sidang diskors untuk dilanjutkan pembahasan internal sebelum Rapat paripurna berikut yakni pengesahan LKPJ.(*)