Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Belum Membayar Gaji, Kantor DPMK Biak Numfor Digembok

0 133

Biak, TN – Dikarenakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum membayar gaji Sarjana Penggerak Percepatan Pembangunan Kampung (SP3K) selama 9 bulan, akibatnya, pintu gerbang hingga pintu masuk Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) terpaksa di gembok, senin (9/7) sekitar pukul 11.30 WIT.

Aktivitas kerja petugas DPMK sempat terhenti, namjn aksi penutupan paksa alias gembok itu berhasil di selesaikan, saat Plt.Bupati Biak Numfor, Herry Aryo Naap,S.Si,M.Pd datang dan menggelar koordinasi terbuka bersama seluruh SP3K yang hadir menuntuk hak mereka.

“Sebenarnya ini menyangkut ketidak puasan, atas hak mereka yang belum diterima hingga saat ini. Kami Pemerintah Daerah mengaku salah atas kelalaian ini. Secepatnya saya akan selesaikan. Tadi bersama seketaris DPMK, saya sudah memerintahkan untuk menyiapkan data atau laporan sebagai referensi dalam mengambil kebijakan,”katanya kepada Wartawan di Kantor DPMK Biak Numfor, senin (9/7).

Herry juga mengungkapkan, tepatnya hari senin (16/7) mendatang, di Sasana Krida Kantor Bupati Biak Numfor, ia akan menggelar pertemuan kembali bersama SP3K dan segera melunaskan utang Pemerintah. Herry juga mengambil kebijakan, untuk menghapus SP3K tersebut. Pasalnya, Pemerintah masih terbelenggu dengan jumlah keuangan yang belum stabil.

“SP3K akan kami hapus, karena keadaan keuangan kami belum stabil, kami perlu meminimalisir anggaran dengan baik. Namun, jika keadaan keuangan sudah stabil, kami akan mengaktifkan SP3K ini. Karena SP3K merupakan perpanjangan tangan kami yang siap eksis di perkampungan dan pesisir,”pungkasnya.

Disisi lain, perwakilan SP3K, Firat Christian Wabiser melontarkan berbagai tuntutannya kepada Pemerintah. Ia juga menolak kebijakan Pemerintah yang akan menghapus SP3K.

Pasalnya, ia menganggap SP3K sangat membantu Pemerintah dalam pendataan penduduk hingga di perkampungan dan pesisir. Bahkan, ia menganggap hadirnya SP3K mengurangi angka pengangguran bagi putra-putri Biak Numfor.

“Honor dan uang transpor kami belum di bayarkan dan ada sikap saling tolak antara DPMK dengan Badan Pengelolah Keuangan Aset dan Aset Daerah (BPKAD). Itu yang membuat kami kesal, karena ketidak jelasan ini. Jika Pemerintah tetap tidak membayar hak kami, maka kami akan terus melakukan aksi seperti ini,”bebernya.