Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Pelayanan Publik di SBB Terburuk di Indonesia

0 55

Ambon, TN – Berdasarkan rilisan yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku, pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) masuk zona merah dan terburuk di Indonesia.

Ombudsman mencatat, nilai kepatuhan Pemerintah Kabupaten SBB terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik hanya 5,07 berdasarkan survei yang dilakukan pada Mei-Juli 2018. Dalam kategori pelayanan publik, angka tersebut masuk zona merah.

“Kabupaten SBB adalah kabupaten yang paling terburuk di Indonesia, bukan hanya di Maluku dalam hal pelayanan publik. Nilai mereka kecil se-Indonesia,” ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat kepada wartawan, di Ambon, Rabu (23/1).

Menurut dia, ada sejumlah indikator yang dipakai Ombudsman untuk menilai buruk atau tidak pelayanan publik pemda secara keseluruhan maupun untuk setiap instansi.

Antar lain, standar pelayanan publik yang meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, biaya pelayanan, sarana dan prasarana, dan kompetensi petugas pemberi pelayanan.

“Misalnya, ketika orang datang kan mesti di situ diketahui ada standar layanan. Papan informasi layanan, alur dan pembiayaan dan sebagainya. Misalnya, kantor catatan sipil di SBB, tidak ada ruang tunggu. Masyarakat yang datang untuk membuat KTP saja luber hingga ke jalan-jalan. Kemudian WC juga tidak jelas. Tidak dicantumkan standar pelayanan, makanya kita kasih mereka (nilai) nol,” ungkap Slamat.

Selain Kabupaten SBB, kata dia, Ombusdman juga melakukan survei terhadap Pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara dan Buru. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi mendadak dan mengamati ketampakan fisik.

Berdasarkan hasil survei, lanjut Slamet, Ambon memperoleh nilai 96,16 yang membawa ibukota Maluku ini sebagai daerah dengan pelayanan publik terbaik di Indonesia 2018. Kota yang dipimpin Richard Louhenapessy ini pun mendapat penghargaan dari Ombudsman RI, akhir Desember 2018 lalu.

Sedangkan empat pemerintah daerah lainnya masuk zona kuning. Masing-masing, Pemerintah Provinsi Maluku dengan nilai 51,49, Kabupaten Maluku Tengah 72,95, Kabupaten Buru 65,57 dan Kabupaten Maluku Tenggara 55,21.(*)

Anda mungkin juga berminat