Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Rasionalisasi RAPBD, DPR-PB Soroti Pengelolaan Dana Otsus 90:10

0 173

MANOKWARI,TN- Dalam rapat rasionalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Papua Barat tahun 2018 antara Banggar DPR-PB dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat, Legislatif lebih banyak menyoroti pengelolaan dana transfer daerah otonomi khusus 90:10

Dalam rapat tersebut, badan anggaran DPR-PB melihat dan mengkaji tentang struktur RAPBD Papua Barat tahun 2018 dengan pendapatan sebesar Rp 7,3Trilyun, dana dipertanyakan penggunaannya oleh para wakil rakyat.

Dimana dalam visi-misi dan program RPJMD Gubernur – Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022, Drs Dominggus Mandacan – Mohammad Lakotani, S.H.,M.Si membagi pengelolaan dana otsus menjadi 90 persen dikelolah Kabupaten/ Kota dan10 dikelolah oleh Provinsi.

“Sekda sebagai ketua TAPD sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Banggar yang menyoroti tentang dana tranfer daerah otonomi khusus pengelolaan dana 90 : 10 sesuai visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat” kata Wakil Ketua DPR-PB, Ranley H.L. Mansawan,S.E kepada wartawan di Gedung DPR-PB, Kamis (14/12/2017)

Penjelasan Sekda Papua Barat bahwa pengelolaan dana otonomi khusus 90 persen untuk Kabupaten/ Kota dan 10 persen dikelolah oleh Provinsi yang akan diberlakuan pada tahun 2018 masih bersifat kebijakan.

“Yang kita jalankan kebijakan dulu sambil Pemerintah akan menunggu petunjuk pelaksananya dalam bentuk perdasus” tutur Ketua Komisi Saksi NasDem Wilayah Papua Barat itu.

Selain itu, legislative juga menyoroti jumlah pegawai di Provinsi Papua Barat penambahan hingga 2000 sehingga mengakibatkan pembiayaan semakin tinggi untuk membayar gaji mereka.

Dilihat dari pagu anggaran dalam KUA/PPAS dengan beban bertambah kemudian alokasi dana otsus lebih besar ke Kabupaten/Kota maka sangat berpengaruh terhadap pembiayaan di Pemprov.

“Makanya Banggar DPR-PB minta untuk TAPD memperhatikan pagu anggaran bagi kepada OPD-OPD yang berkaitan langsung dengan masyarakat, yang dibutuhkan seperti perumahan, air bersih dan sarana infrastruktur dasar, sehingga bisa saja pagu anggaran di OPD-OPD bertambah, nanti rasionalisasi ditingkat komisi” ujarnya.(***)