Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

PERPPU No 2/2017 Tidak Menyerang Ormas Agama Tertentu

0 56

SORONG,TN- Terkait penolakan sekelompok masyarakat Kota Sorong terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi massa (ORMAS) ditanggapi dingin Anggota DPR RI Dapil Papua Barat, Jimmi Demianus Ijie,S.H

Sesuai data yang dihimpun wartawan media ini, sekelompok masyarakat itu menilai bahwa PERPPU tentang Ormas itu mendiskriminasi ormas agama tertentu sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.

“Perkataan diskriminatif itu kalau orang-orang yang minoritas, ini dia sudah mayoritas, sudah menguasai negara ini, baru dia merasa diskriminatif lagi” kata Anggota DPR-RI, Jimmi Demianus Ijie,S.H usai menyampaikan materi pada Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi PERPPU nomor 2 tahun 2017 dan dengar pendapat berbagai komponen Ormas se-Sorong Raya di Kota Sorong, Sabtu (21/10/2017)

Focus Group Discussion (FGD) ini menghadirkan Ormas-ormas, mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat di Kota Sorong dan Rektor UMS, Dr H. Hermanto.

Menurut Ketua Persatuan Alumni (PA) GMNI Provinsi Papua Barat, Jimmi Demianus Ijie,S.H, PERPPU ini tidak dikhususkan untuk membelenggu kebebasan berserikat dan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum kepada ormas agama tertentu.

Tetapi UU nomor 17 tahun 2013 yang dirubah masih dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 ini dibuat untuk menyelamatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kebhineka inilah yang negara ingin merawatnya, tidak boleh dilemahkan hanya karena extremisme. “Jangan diartikan bahwa hanya seolah-olah PERPPU ini hanya ditujukan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ormas-ormas lainya seperti KNPB dan lainnya kena dengan produk hukum ini” jelas politisi PDI Perjungan itu.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: