Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Minimnya Penyerapan APBD PB 2017 Akibat Kurangnya SDM

0 0

MANOKWARI,TN- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat asal Dapil V, meliputi Kabupaten Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, Leonard E. Pattinama,S.E menilai bahwa penyerapan APBD Papua Barat tahun 2017 minim, sangat merugikan masyarakat di 12 Kabupaten dan 1 Kota ini.

Pasalnya, penyerapan anggaran APBD Induk Papua Barat 2017 masih berkisar 30an persen, sementara tinggal 4 bulan tahun 2017 berakhir, belum juga pembahasan APBD Perubahan 2017.

“Secara normatif tahun anggaran berakhir pada 31 Desember, sedangkan pertanggung jawaban keuangan tanggal 15 Desember sudah opname kas untuk mulai perhitungan pertanggung jawaban, pertanyaannya banyak sekali pekerjaan fisik yang di Eksekutif penyerapannya sangat rendah skali, ini tinggal 4 bulan apakah pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu singkat ini dengan baik, penyerapannya seratus persen bersama fisiknya juga..?” Kata Leonard Pattinama dengan nada tanya.

Politisi Golkar ini mengiatkan Eksekutif bahwa program pemerintah bukan pekerjaan multiyears yang kontraknya berkelanjutan, jika pekerjaan fisik seperti jembatan, gedung sekolah dan lainnya yang diterderkan di LPSE ini belum selesai dalam jangka waktu 4 bulan ini, pertanggung jawabnya seperti apa.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kaimana itu meyakini bahwa pihak eksekutif pasti mensiati program kerja supaya anggaran dapat diserap, “artinya pekerjaan itu jadi luncuran atau realisasi anggaran 100 persen baru diblokir kah, pertanyaannya regulasi untuk mengatur itu mana” tanya mantan ketua Komisi E DPR-PB, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Manokwari, Senin (28/08/2017)

Kata Pattinama, minimnya penyerapan anggaran APBD induk 2017 ini akan merugikan pembangunan Papua Barat, berpengaruh pada penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sangat berpengaruh pada APBD 2018.

“Pemerintah pusat tidak mungkin mengkucurkan dana sebanyak itu dan tidak dimanfaatkan Pemerintah Daerah, mereka akan melihat kemampuan serapan anggaran 2017 menjadi tolak ukur untuk mengucurkan dana DAK dan APBD 2018” paparnya.

Leo menambahkan, minimnya penyerapan anggaran 2017 ini akibat kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengelolah anggaran di OPD sehingga penmbangunan sangat lambat.

Dia minta kepada Gubernur Papua Barat segera mengambil langkah tegas dalam penyerapan anggaran yang lebih cepat, maka pembangunan juga berjalan lancar.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar