Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

DPR-PB Apresiasi Kebijakan Eksekutif Hentikan Lelang Proyek

0 2

MANOKWARI,TN- Pernyataan Sekda Papua Barat Drs Nataniel D.Mandacan,M.Si yang meminta OPD membatasi lelang proyek dan tidak akan membayarkan paket pekerjaan yg kontraknya diatas tanggal 1 oktober diapresiasi anggota DPR Papua Barat, Matheos E.Selanno,S.T.,M.M.

“Saya kira sekda selaku  Kuasa Pengguna Anggaran Pemerintah Daerah harus konsisten dengan ucapannya, sebab jika melihat durasi waktu yang efektif tinggal 2 bulan tidak mungkin pekerjaan fisik akan selesai tanggal 31 desember apalagi tanggal 15 desember sudah terakhir proses administrasi pencairan anggaran” kata Selanno kepada wartawan di Gedung Rakyat Papua Barat, Selasa (10/10/2017)

Politisi Demokrat itu menegasan, janganlah bermain dengan aturan karena mengkerjakan proyek fisik melewati batas tahun anggaran berpotensi masalah hukum, dimana dana tentunya sudah cair 100 persen tapi fisik belum selesai.

“Paket dengan nilai diatas 3 M saya pikir sangat sulit direalesaikan sampai 31 desember. Yang jadi masalah juga, bagi kami sangat disayangkan dana APBD begitu besar yang sudah diangarkan untuk kesejahteraan rakyat apabila tidak terlaksana maka rakyatlah yg akan dirugikan..karena tujuan pembangunan itukan demi kesejahteraan rakyat” pungkasnya.

Dia menuturkan, DPR-PB akan menggunakan hak pengawasannya untuk melihat sejauh mana fisik pekerjaan dilapangan dan realisaai pencairan anggara, apabila diatas 31 desember masih ada kegiatan maka akan dimintakan pertanggung jawaban pemerintah daerah.

Sekertaris Fraksi Demokrat DPR Papua Barat ini menjelaskan, minimnya penyerapan anggaran di Papua Barat sekitar 40an persen juga menjadi perhatian legislatif untuk pembahasan APBD 2018.

“Kita tidak mau lagi kondisi ini terjadi di 2018, Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas demi untuk kesejahteraan masyarakat. OPD yang tidak maksimal bekerja segera diganti” pintanya.

Menurut Selanno, pergantian pimpinan OPD tentunya harus melihat aturan dan orang yang kompeten dibidangnya, jangan karena kedekatan atau mau balas budi lantas menunjuknya sebagai pimpinan OPD.

“Kalo ini terjadi hancur ini daerah, KKN akan merajalela dimana-mana. marilah kita berpikir cerdas bagaimana memajukan daerah ini dan mensejahterakan masyarakat. Tantangan terbesar kita bagaimana kita angkat masyarakat ini dari kemiskinan ditengah tengah berlimpahnya anggaran tetapi kita memperoleh peringkat termiskin kedua Indonesia” kritik Wakil Rakyat muda itu.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar