DPR-PB Akan Percepat Raperdasus Batas Wilayah Adat

0
65

Manokwari,TN– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, John Dimara,S.H mengatakan, aspirasi masyarakat Irarutu, Distrik Farfuar, Kabupaten Teluk Bintuni menambah daftar persoalan tapal batas antar masyarakat adat dengan pemerintah daerah.

Sehingga DPR Papua Barat segera mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) tentang batas wilayah adat tiap kabupaten/Kota supaya menjadi acuan kepada pemerintah daerah.

“Kita di Bapemperda sudah buat draf Perdasus batas wilayah adat dan itu kita sudah godok, sekarang tinggal konsultasi ke Kemendagri dan konsultasi publik kepada masyarakat untuk bagaimana memberikan saran serta pendapat untuk memperkaya produk khusus batas wilayah itu”

Hal ini disampaikan anggota badan pembuat peraturan daerah (BAPEMPERDA) ini kepada wartawan usai mengikuti audens dalam rangka penyampaian aspirasi dari masyarakat Irarutu di ruang sudang utama DPR Papua Barat, Selasa (04/04/2017)

Menurutnya, akibat dari belum adanya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang batas wilayah sehingga Pemerintah Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, masyarakat adat di dua wilayah dan pihak perusahan PT Rimbun Sawit Papua tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan persoalan ini.

Karena itu, juga untuk mempercepat penyelesaian persoalan ini maka DPR-PB akan membentuk tim pansus. “Kami akan mengecek dinas kehutanan serta dinas penanaman modal dan investasi Provinsi Papua Barat, mereka juga harus bertanggung jawab dalam persoalan ini” ujarnya.

Jangan hanya memberikan ijin kepada pihak perusahan kelapa sawit tetapi melalukan proses pembiaran sehingga masyarakat adat sendiri yang menjadi korban dalam lahan seluas 25 ribu hektar itu.

Dimara mengatakan, setelah tim pansus dibentuk maka bisa turun ke daerah perbatasan Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni itu untuk melihat secara dekat maaalah tapal batas tersebut. (*)

Tinggalkan Komentar