Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

DPD RI : Moratorium Pemekaran DOB Jangan Secara Keseluruhan

0 4

MANOKWARI,TN- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) periode 2014 – 2019 dapil Papua Barat, Chaidir Djafar, S.E.,M.Si menegaskan, kebijakan pemerintah pusat, pada tahun 2017 ini memoratorium Daerah Otonom Baru (DOB).

Namun senator Papua Barat ini mengatakan, jangan mematorium secara keseluruhan, karena DPD berpendapat bahwa aspirasi pemekaran DOB itu dilihat merata untuk seluruh indoensia.

Karena didalam gagasan pemekaran itu juga terkandung beberapa kepentingan strategis nasional yang harus dikaji dan dipikirkan.

“Kita berpikir kalau tanah Papua inikan pemekaran itu tentu pertama, kita bicara tentang rentang kendali mengingat wilayah ini luas, kendati pun kita harus sadar bahwa jumlah penduduk masih terbatas tapi diperlukan pedlndekatan-pendekatan tertentu untuk percepatan pembangunan insfrastruktur” kata Anggota DPD RI, Chaidir Djafar,S.E.,M.Si kepada wartawan usai mengikuti FGD Komite 4 DPD RI di Kabori Room, Swiss-belhotel, Manokwari, Senin (02/10/2017)

Selain itu, dalam semangat pemekaran ini masyarakat berusaha untuk memperkuat integrasi bangsa, maka pemerkaran wilayah menjadi hal yang harus diperhatikan. “Kita juga sadar bahwa komunitas adat itu sangat penting dalam pengembangan wilayah, jadi harus kita perhatikan segregasi dari sebaran masyarakat adat itu” pungkasnya.

Sehingga pembangunan didaerah pemekaran baru tidak ada masyarakat yang merasa tersisikan, karena setidaknya telah mengakomodir sebaran masyarakat adat itu, hingga semua komponen merasa punya tanggung jawab untuk membangun daerahnya.

Mantan anggota DPRD Papua Barat periode 2009-2014 ini mengungkapkan, untuk aspirasi masyarakat sejumlah pengusulan DOB kabupaten/ kota dari Papua Barat termasuk calon Provinsi Papua Barat Daya (PBD) telah masuk di DPD RI.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar