Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Diapresiasi, Sorsel Jadi Contoh Data Base OAP

0 3

MANOKWARI, TNAnggota DPR Papua Barat, Jhon Dimara,S.H memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan khususnya Dinas Kependudukan dan catatan sipil telah membuat satu terobosan yang patut diapresiasi, yakni pendataan terhadap penduduk orang papua asli (OAP) dalam sistim kependudukan.

Legislator Papua Barat ini mengatakan, langkah maju telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu patut diapresiasi. Pasalnya, selama ini, upaya tersebut baru sebatas wacana oleh pemerintah di tingkat provinsi.

“Pendataan ini penting dalam melihat keberhasilan dan kelemahan dalam implementasi otsus di tanah papua sehingga ada klaster soal siapa yang diprioritaskan, apakah orang papua asli yang bapak-ibu nya asli juga atau salah satu orang tuanya adalah orang papua asli,” katanya Jhon Dimara kepada media ini melalui telpon selulernya, Kamis (27/07/2017)

Menurut Dimara, pola pendataan seperti itu perlu diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota lain di provinsi Papua Barat. Sehingga, pemerintah daerah memiliki data base orang papua asli. “Kalau angka ini sudah diketahui maka, alokasi anggaran untuk orang papua asli di tiap daerah sudah bisa diketahui,” ujarnya.

“Sebagai ketua komisi anggarkan saya akan rapatkan dalam komisi agar dibahas dalam banggar dan pimpinan DPR untuk kita perjuangkan dana otsus dipisahkan Rp 13 Milyar untuk 13 Kabupaten/ Kota melalui dinas terkait, dana ini membiayai khusus pendataan penduduk OAP” pungkasnya.

Melalui pendatan penduduk OAP ini maka bisa diketahui status Papua Barat sebagai Provinsi termiskin kedua di Indonesia, apa indikatornya, pekerjaan, pendapatan penduduk, harus diperjelas.

Hal ini juga untuk mempertegas pembagian dana otsus harus sesuai penduduk OAP terbanyak mendapat banyak, bukan berdasarkan jumlah penduduk terbanyak termasuk non papua.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota Fraksi Otsus DPR-PB, Abraham Goram Gaman,S.Kom, penganggaran dengan berpatokan jumlah penduduk secara keseluruhan kurang maksimal. Di mana, realisasi anggaran ini bisa memberikan ruang bagi orang papua asli.

“Ini adalah diskriminasi positif. Kita membagi harus tahu angka. Harapan saya dari fraksi Otsus ini dapat dimainkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil di tiap kabupaten/kota sehingga bisa menjadi pilot projeck di Papua Barat,” ujar dia lagi.

Bram menambahkan, alokasi dana Otsus akan berakhir dalam 4 tahun kedepan. Untuk itu, perlu ada langkah-langkah konkrit untuk memperpanjang alokasi dana tersebut. Langkah yang dilakukan harus didukung dengan argumentasi dan data yang valid.

“Sehingga, kita bisa mengetahui atau mengatakan soal kelamahan pelaksanaan otsus ada dimana. Mengapa tidak berhasil? Atau apa yang perlu lagi ditambal sulam dalam konteks kebijakan,” pungkasnya. (***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: