Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Nelayan Tak Indahkan Teguran DKP Malut

0 23

Ternate, TN – Sejumlah kelompok nelayan di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara teryata masih saja menangkap ikan menggunakan alat penangkapan jaring ‘muroami‘. Padahal sebelumnya, sudah ada teguran dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara.

Para nelayan di kawasan ini umumnya menggunakan jaring muroami yang dalam bahasa Jepang berarti jaring tanpa kantong. Diperlukan sekitar 10 sampai 15 nelayan untuk mengoperasikan jaring muroami yang umumnya memiliki panjang hingga 100 meter.

Begitu jaring dipasang, beberapa nelayan akan menggiring gerombolan ikan agar terperangkap pada jaring tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Maluku Utara, Abdullah Assagaf, mengaku geram mendengar informasi masyarakat di Kepulauan Sula masih menggunakan alat tersebut.

Dia menjelaskan, bahwa sudah ada pelarangan alat tangkap jaring muroami ini, bahkan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-RI.

Menurutnya, alasan pelarangan menggunakan jenis jaring muroami karena tidak selektif. Sehingga, dapat mengancam keberlangsungan siklus hidup ikan.

“Jaring muroami itu terkatagori alat tangkap ikan yang tidak selektif, sehingga bisa menggerus ikan-ikan berukuran kecil yang belum layak tangkap,” terang Abdullah, kepada wartawan, di Ternate, Senin (14/1).

Dia menyebutkan, selain tidak selektif, penggunaan jaring muroami juga dikuatirkan berdampak pada pengrusakan habitat terumbu karang di dasar perairan.

“Terumbu karang merupakan salah satu sumber produksi makanan dari berbagai jenis biota di laut. Jika terkena jaring muroami, tentu akan merusak sumber itu,” jelas Abdullah.

Karena itu, dia mengimbau kepada kelompok nelayan di Sula yang masih menangkap ikan menggunakan jenis alat tangkapan muroami, agar segera menghentikan aktifitasnya dan mengganti dengan alat tangkapan lain yang tidak dilarang.

“Untuk surat izin penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap yang dilarang, kami (DKP Malut) sudah sampaikan ke PTSP Provinsi, agar jangan diterbitkan izinnya,” tegas Aba-sapaan akrab-Abdullah.(*)