Workshop DBH Migas, Wagub PB Tegas Hak OAP Diprioritaskan

0
103
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani, S.H,M.Si mengikuti Workshop DBH Participation Interenst, Pengadaan Tanah dan Perizinan serta dukungan untuk percepatan pengembangan WK Kasuri Block di Villa The Trans Resort Bali, Jumat (14/07/2017)

MANOKWARI,TN- Untuk membahas tentang dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) maka Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menggelar Workshop di Villa The Trans Resort Bali, Jumat (14/07/2017)

Workshop bertemakan, Dana Bagi Hasil,  Participation Interest 10%, Pengadaan Tanah dan Perizinan serta Dukungan Untuk Percepatan Pengembangan WK Kasuri Block, menghadirkan para kepala daerah penghasil minyak dan gas, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Peserta workshop dari Papua Barat yang mengikuti kegiatan ini diantaranya, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani,S.H,M.Si dan Bupati Fakfak, Mohammad Uswanas serta sejumlah pejabat dari daerah lain.

Workshop DBH Migas di Villa The Trans Resort Bali, Jumat (14/07/2017)

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohammad Lakotani,S.H,M.Si kepada media ini, Senin (17/07/2017) mengatakan, dalam sambutannya dalam acara workshop ini menegaskan 4 hal penting untuk kepentingan masyarakat Papua Barat diantaranya,

Pertama, Papua Barat adalah Provinsi  yang ramah terhadap Investasi, terutama ramah lingkungan, baik alam maupun sosial.

Kedua, karena daerah investasi ramah lingkungan maka seluruh aspek legal formal harus di penuhi oleh pihak investor .

Ketiga, Investor diminta untuk secara serius memperhatikan local conten Papua Barat,  mulai dari rekruitmen tenaga kerja,  kearifan local masyarakat di sekitar wilayah kerja investasi,  pemberdayaan,  serta melibatkan/memberikan peran/porsi yang jelas kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten Jangan hanya dijadikan pemadam kebakaran jika telah muncul persoalan dalam masyarakat adat

Wagub Papua Barat, Mohammad Lakotani,S.H,M
Si saat menyampaikan sambutan di Workshop DBH Migas

Keempat, terkait DBH Migas,  pemerintah provinsi komitmen untuk mempercepat penyelesaian perdasus bagi hasil migas, agar masyarakat lokal benar-benar dapat menikmati/merasakan dampak dari investasi di atas tanah dan negeri mereka.(***)

Tinggalkan Komentar