Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Terkait Dana BOSDA, MKKS Minta Kejelasan DPR-PB

0 41

MANOKWARI,TN- Para Kepala Sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK/SMA Provinsi Papua Barat mendatangi Gedung DPR Papua Barat, Rabu (20/12/2017)

aKedatangan para kepala sekolah SMA/SMK sep-Papua Barat ini untuk mempertanyakan kejelasan terkait dana bantuan operasional daerah (BOSDA) tahun 2018

Dalam pertemuan bersama komisi D yang membidangi Pendidikan di Ruang Sidang Utama DPR Papua Barat, Pengurus MKKS Provinsi menyerahkan aspirasi mereka kepada Wakil Ketua DPR-PB.

Ketua MKKS SMA/SMK Provinsi Papua Barat, Antonius Allo,S.Pd kepada wartawan mengatakan, berdasarkan hasil rapat pihaknya bersama kepala dians pendidikan beberapa waktu lalu telah disampaikan bahwa dana BOSDA tahun 2018 tidak turun.


“Sehingga kami disuruh untuk datang perjelas apakah betul dana itu tidak untuk tahun 2018” sebut Antonius Allo. Usai menggelar dengan komisi D, Allo menjelaskan, ternyata aloksi dan namun belum sampai ke Dinas Provinsi.

“Karena itu, komisi D akan Mengundang Dinas Pendikan Provinsi Papua Barat untuk mengklarifikasi, untuk mengklarifikasi dan muda-mudahan, apa yang ada di Komisi D ini” jelasnya.Wakil Ketua DPR Papua Barat, Ranley H.L Mansawan,S.E dalam keterangan persnya kepasa wartawan, Rabu (20/12/2017) menjelaskan, ada lima point yang disampaikan MKKS SMA/SMK yang disampaikan kepada komisi D DPR Papua Barat.

Menurut Mansawan, soal dana BOS Gubernur Papua Barat telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pembayaran guru-guru honorer yang sudah tertuang di RAPBD 2018.”Untuk itu, hal ini akan menjadi prioritas dari kami komisi D untuk pengalokasian anggarannya. Namun kami akan melakukan hearing dengan dinas pendidikan Provinsi, melihat data untuk merincikan database yang disekolah-sekolah dan juga jumlah para guru” jelasnya.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar