Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Soal Logo yang Ditolak HAKI, KAI Ajukan Banding

0 0

Sorong,TN– Tidak terima dengan muatan Surat dari Direktur merek dan indikasi geografis Ditjet Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI nomor HKI.4HI.06.01.TO J002014026209 tanggal 31 Mei 2017 perihal penolakan permohonan merek, Kongres Advokat Indonesia (KAI) ajukan banding.

“Logo atau merek yang kami daftarkan merupakan hasil kongres pertama dan kedua KAI yang belum didaftarkan oleh siapapun ke Direktorat HAKI Kemenkum HAM RI” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAI Adv. Aprillia Supaliyanto, MS.,SH, dikantor KAI, MNC Center, baru-baru ini, sebagaiamana dikutip dari Suara Rakyat Merdeka.com

 

Adv. Aprillia Supaliyanto juga menegaskan bahwa pihaknya adalah pendaftar pertama atas merek atau logo tersebut. “permohonan kami ajukan pada 10 Juni 2014 usai pelaksanaan kongres kedua KAI putaran kedua pada tanggal 24 Mei 2014 dan kami yakin belum ada lembaga ataupun perorangan yang mendaftarkan” jelasnya

Pihaknya menyayangkan surat balasan dari direktur merek dan indikasi geografis Ditjet Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, karena dinilai telah melampaui kewenangannya dengan menyebut dan menjadikan salah satu pertimbangan penolakan adalah keabsahan organisasi.

“Selain ikut campur dalam internal organisasi ada beberapa kejanggalan dalam isi surat tersebut, salah satunya penyebutan nama yang tidak sesuai, kami menduga ada unsur kesengajaan mengusik keberadaan organisasi kami. Harusnya direktur merek dan indikasi geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tidak mencampuri urusan organisasi, karena semua sudah jelas dan sah dengan diterbitkannya SK Kemenkumham dengan nomor AHU-00272.60.10.2014, NPWP dan lain-lainnya” paparnya

KAI menilai surat yang dikeluarkan tersebut mencederai organisasi, untuk itu pihaknya berencana akan menempuh upaya hukum. “Kami akan mengajukan banding pada komisi banding dan melaporkannya ke pihak yang terkait” katanya

KAI juga menyayangkan beberapa pihak yang mencoba memanfaatkan situasi dengan terbitnya surat tersebut. “DPP KAI akan melakukan langkah konsulidatif kepada DPD di seluruh indonesia dan kami akan mengambil tindakan hukum bagi siapa saja yang menyebarkan fitnah terkait beredarnya surat tersebut.” Pungkasnya. (***)

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: