Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Perpanjangan Bandara Rendani Harus Perhatikan RTRW

0 0

Manokwari, TN– Rencana pembangunan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandar Udara Rendani Manokwari oleh pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dengan dukungan Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu juga memperhatikan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Bahkan juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional sebagai penjabaran dari amanat Pasal 20 ayat (6) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut

Hal ini perlu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, dimana hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Manokwari belum sama sekali memiliki RTRW Kabupaten yang dituangkan dan disahkan dengan aturan hukum setingkat peraturan daerah (perda)

“Sehingga dalam rencana pembangunan perpanjangan runway bandara Rendani ini, seyogyanya perlu dipertimbangkan dengan baik oleh pimpinan daerah sesuai dengan amanat pasal 65 UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan ruang tersebut” tulis Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy melalui press releasenya yang diterima media ini, Rabu (04/10/2017.

Ini penting, karena jika pemerintah memaksakan kehendak melakukan pembangunan proyek tersebut tanpa dasar hukum yang jelas, maka pasal 60 UU No.26 Tahun 2007 tersebut memberi peluang bagi masyarakat untuk dapat mengajukan gugatan ganti-kerugian ke pengadilan.

Bahkan hal tersebut dijamin pula dalam pasal 66 ayat (1) UU No.26 Tahun 2007 tersebut yang berbunyi antara lain : ,..”masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran tata ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Juga ada ancaman pidananya di dalam Pasal 69 UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diperkuat dengan PP No.28 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang dijabarkan dalam peraturan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai RTRW setempat.

Khusus mengenai rencana proyek perpanjangan runway bandara Rendani-Manokwari tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b UU No.26  Tahun 2007 tersebut, yaitu tentang ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Berkenaan dengan itu, LP3BH mendesak Bupati Manokwari dan jajarannya di Kabupaten Manokwari untuk secara baik mempertimbangkan aspek-aspek penting mengenai RTRW daerah kabupaten ini.

Hal tersebut perlu dilakukan sebelum meneruskan rencana proyek yang menurut penilaian kami berpotensi kuat untuk dapat dipersoalkan secara hukum oleh masyarakat sipil di daerah ini, khususnya penduduk di sekitar areal rencana proyek tersebut yang bisa dikategorikan sebagai penerima dampak langsung dari rencana proyek perpanjangan runway bandara Rendani tersebu.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar