Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LP3BH Kawal Proses Hukum Soal AMDAL Terkait Sumur Gas BP Berau Ltd

0 0

MANOKWARI,TN- Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari akan mengawal proses hukum laporan Dewan Adat Suku Inanwatan, Metemani, Kais dan Kokoda (IMEKKO) Sorong-Manokwari terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari BP Berau Ltd yang diduga menutupi fakta adanya pengambilan hasil gas alam yang sumurnya diduga keras ada di dalam wilayah adat Suku Imekko tersebut.

Sayangnya di dalam dokumen AMDAL tersebut, BP Berau Ltd yang saat ini terlibat dalam pengoperasian Kilang LNG Tangguh di wilayah adat Suku Sumuri dan mengambil hasil dari wilayah adat Suku Sebyar, jusrtu hanya menulis dan mengakui wilayah adat Suku Imekko sebagai daerah/desa terpengaruh saja.

Padahal dalam fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum oleh suku adat Imekko Sorong-Manokwari melalui Kepala Suku Umum Imekko Silvester Stevanus Saimar bahwa memang pangambilan hasil (eksploitasi sumur gas) dari proyek LNG Tangguh saat ini justru juga berasal dari wilayah adat Suku Imekko.

“Hal ini diadukan dan dilaporkan kepada LP3BH oleh Suku Imekko Sorong-Manokwari demi mendapat perlindungan hukum lebih lanjut,karena pengambilan gas alam tersebut di kemudian hari bakal mendatangkan dampak lingkungan dan alam yang dapat mendatangkan kerugian bagi suku adat Imekko tersebut” tulis Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy melalui press release yang diterima Teropong News, Rabu (28/06/2017)

Kendatipun, Dewan Adat Suku Imekko Sorong-Manokwari sudah pernah mengadukan hal ini melalui surat-menyurat kepada pemerintah Indonesia melalui Kepala Satuan Kerja Khusus Perminyakan dan Gas Bumi (SKK Migas) melalui surat nomor : 23/KB-Mkw/III/2017 tanggal 05 Maret 2017, akan tetapi hingga saat ini belum direspon secara postifi oleh pemerintah dan atau SKK Migas.

Sehingga terhadap dokumen AMDAL dari PT.Pertamina dan BP Berau, Ltd bakal dilakukan kajian dan evaluasi secara kirtis oleh masyarakat adat Suku Imekko Sorong-Manokwari, guna menentukan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh lebih lanjut baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional.
Pihak pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan selama ini juga terkesan tidak memberikan respon positif dan tidak bertindak ikut memberi perlindungan secara hukum bagi masyarakat adat Suku Imekko sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2008.

“Oleh sebab itu LP3BH sedang mempersiapkan laporan dugaan pelanggaran hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang diduga keras melibatkan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah setempat (Kabupaten Sorong Selatan) dan SKK Migas serta BP.Berau Ltd” Tambahnya.

Laporan tersebut akan disampaikan kepada Komnas HAM serta Dewan HAM PBB khususnya Komite tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat tingkat internasional.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: