Kemendagri Apresiasi Pelaksanaan Pilkada di Papua Barat

0
47
Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan menandatangani berita acara sertijab dilapangan apel kantor Gubernur PB, Senin(22/05/2017)

Manokwari,TN– Mentri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melalui Dirjen Otonomi Daerah, DR Soni Sumarsono, MDM memberikan apresiasi kepada masyarakat Papua Barat atas kerja sama yang baik menciptakan keamanan serta ketertiban tetap kondusif.
Hal ini terbukti, pelaksanaan pilkada serentak 15 Februari 2017 lalu dimana Provinsi ini 3 Kabupaten yaitu, Sorong, Tambrauw dan Maybrat, Kota Sorong serta Gubernur/ Wagub Papua Barat terlaksanan dalam keadaan aman dan kondusif.
Karena berdasarkan pengalaman yang telah terjadi sebelumnya setiap pilkada berlangsung pasti terjadi konflik ditengah masyarakat dan massa pendukung, kondisi politik memanas
Mengakibatkan masyarakat jadi korban, status keamanan di Papua Barat menjadi rawan seluruh indonesia. Namun pada pilkada serentak kali ini di Provinsi ke-33 ini berubah drastis, dari rawan 1 menjadi aman 1.
“Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat Papua Barat yang bisa merubah status rawan 1 menjadi aman 1 dengan begitu cepat drastis” ucap Dirjen Otda Kemendagri, Soni Sumarsono saat menyampaikan sambutan mewakili Mendagri dalam acara sertijab Pj Gubernur, Drs Eko Subowo kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan – Mohammad Lakotani,S.H,M.Si di lapangan apel kantor Gubernur PB, Arfai, Senin (22/05/2017)
Soni menuturkan, status aman 1 ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, baik itu TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta organisasi lainnya.
Karena itu Dirjen Otda berharap, hal ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan supaya pemerintahan Provinsi Papua Barat yang dipimpin Gubernur, Dominggus Mandacan bersama Wagub, Mohammad Lakotani fokus untuk membangun daerah ini dalam segala bidang.
Dengan demikian dalam lima tahun kedepan, program pemerintahan benar-benar akan menyentuh rakyatnya.
Sumarsono juga mengharapkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat yang baru disetahterimakan agar dalam 6 bulan kedepan dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
“Ini menjadi kewajiban untuk dipenuhi pada tahap pertama, kemudian janji-janji politik pada saat kampanye harus direalisasikan dalam RPJMD” Ujarnya.(***)

Tinggalkan Komentar