Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Jimmy Terima Laporan Soal Dana Desa Raja Ampat

0 218

SORONG  TN-  Jimmy  Demianus Ijie anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan  (PDIP) menerima keluhan atau laporan tentang dana

yang diduga di selewengkan dan tidak di pergunakan sebagaimana mestinya di kabupaten Raja Ampat.

” Tadi saya terima laporan dari beberapa pemuda Raja Ampat. Karena di Kabupaten Raja Ampat Dana Desa khususnya tahap II sampai saat ini  2018 tidak juga di cairkan oleh pemerintah setempat melalui pihak terkait yang memiliki kewenangan,” kata Jimm sembari mengulang bahasa pemuda Raja Ampat yang telah menyampaikan keluhnya, Sabtu (6/1) di  Hotel Luxio km 12 Kota Sorong.

Lanjut Jimmy, untuk itu pihaknya mengingatkan sekaligus menghimbau kepada seluruh pemerintahan kabupaten dan provinsi se Papua Barat agar jangan sekali-kali atau jangan mencoba untuk menahan Dana Kampung atau Dana Desa.

Menurutnya, Ia Selaku Anggota DPR RI Komisi II yang membidangi Pemerintahan Desa atau Pemerintahan Dalam Negeri untuk mengawal kebijakan  Presiden Jokowi serta Pemerintahan Kabinet Indonesia Kerja.

” Dana Kampung  tahun 2017 harus sudah dicairkan. Tidak boleh ada pertanggung jawaban tahun anggaran 2017 di tahun 2018 ini,”harapnya. 

Sembari mengatakan bahwa sekali lagi bahwa hati-hati karena ini akan menjadi isu yang menarik untuk dibahas pada rapat Komisi mendatang. Ia juga mengingatkan bahwa jangan ada yang membangun opini atau Imegs kepada rakyat bahwa presiden Jokowi tidak serius soal Dana Desa.

Sementara itu, Bupati Raja Ampat H.Abdul Faris Umlati,SE yang dihubungi media ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya dana desa tahap II  pasti dicairkan, dengan catatan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap I sudah dilaporkan.

 Namun apabila ada dana desa tahap II yang belum cair  padahal laporan penggunaan dana desa tahap I sudah  jelas, tentunya ada kejanggalan . ” Dengan adanya informasi ini, saya akan segera melakukan pengecekkan kebenarannya. Pemerintah kabupaten Raja Ampat  tidak mentolerir segala bentuk penyalahgunaan dana desa”  tegas bupati AFU. (*)