Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Masyarakat Malut Sulit Laporkan Investasi Bodong

0 32

Ternate, TN – Masyarakat di Provinsi Maluku Utara (Malut) sangat sulit untuk melaporkan berbagai persoalan menyangkut investasi bodong.

Selain penanganan hukum di lingkup kepolisian yang bersandar pada laporan, kantor OJK tidak berkedudukan di Ternate. Tapi di Manado, Sulawesi Utara. Sehingga, masyarakat terkesan sulit untuk melaporkan bentuk-bentuk investasi dengan nilai bunga yang tak wajar tersebut.

Belakangan ini, kasus dugaan investasi bodong marak terjadi di wilayah Maluku Utara. Mulai dari CV. Arfi Group di Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, hingga PT. Arta Puspa Jaya dan PT Karapoto Finansial Technologi di kota Ternate.

Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar mengaku, sepanjang kasus PT. Karapoto FinTech bermasalah, belum ada satu pun korban yang melapor.

“Padahal kami sudah bentuk satuan tugas investasi bodong, tapi kan tidak ada satupun nasabah yang datang melapor,” kata AKBP Hendri, Sabtu (19/1).

Minimal, dengan hadirnya kantor OJK di Ternate, masyarakat dapat memahami tentang bentuk-bentuk investasi yang dapat dipercaya dan tidak.

“Sebab tidak adanya Kantor OJK di Maluku Utara mengakibatkan koordinasi kurang efektif,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Dwi Tugas Waluyanto, kepada wartawan, di Ternate, Sabtu (19/1).

Sementara dilingkup OJK wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (SulutGoMalut) tampuk kepemimpinan telah berganti. Jika sebelumnya dijabat Flyanus Pongsoda, kini OJK SulutGoMalut dipimpin oleh Slamet Wibowo.

Flyanus resmi serah terima jabatan di Manado pada 12 Desember 2018, dan dipromosikan sebagai Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusra.

“Tentu ini menjadi tantangan terbesar bagi kami,” ujar Kepala OJK SulutGoMalut, Slamet Wibowo yang dihubungi terpisah.

Kedepan, kata Slamet, banyak hal yang dilakukan. Dalam konteks ini, tentu OJK SulutGoMalut butuh sinergitas dengan industri keuangan serta pemerintah daerah setempat. “Seperti inklusi, literasi keuangan, atau program-program pemerintah daerah yang bisa disinergikan dengan OJK,” katanya.

Soal ketidakadaan kantor OJK di wilayah Maluku Utara, dikatakan Slamet, OJK masih memiliki keterbatasan anggaran. Apalagi di wilayah pemekaran. Bahkan di Manado, OJK SulutGoMalut belum memiliki gedung.

“Malah kita pinjam gedung milik pemerintah provinsi. Anggaran kita terbatas. Berbeda dengan instansi lain. Jadi bukanya yang ada dulu,” katanya.

Sehingga, kata dia, kehadiran kantor OJK di Ternate belum dapat dipastikan. Semua wewenang masih dirangkap. Namun, ia memastikan bahwa, kedepan tetap ada program OJK yang sifatnya mengedukaikan masyarakat.

Tujuannya, lanjut dia, agar masyarakat di Maluku Utara tidak mudah tergoda dengan bentuk praktek investasi-investasi yang tak wajar. “Itu aja yang penting. Karena masih baru, saya perlu memetakannya dulu. Saya juga harap support dari teman-teman media di sana (Ternate),” tandasnya.

Anda mungkin juga berminat