Soal HAM Papua, Kedubes AS Kunjungi LP3BH Manokwari

0
98

MANOKWARI,TN- Untuk mengetahui soal data akurat terkait kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) dan penegakan hukum di Papua Barat, Pejabat Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Ms.Meredith.L.Champlin bersama staf mengunjungi Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Senin (17/07/2017)

Tim LP3BH dipimpin Direktur Eksekutif, Yan Christian Warinussy bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Simon Banundi serta Kepala Divisi Advokasi Hak Perempuan dan Anak, Thresje Julianty Gasperz menerima rombongan pejabat kedubes AS itu.

Dalam pertemuan selama lebih kurang satu setengah jam tersebut, Pimpinan LP3BH dan tim menjelaskan mengenai situasi hak asasi manusia di Tanah Papua dan secara khusus di Manowkari dan Papua Barat yang masih terus terjadi dan belum pernah mendapat penyelesaian secara hukum oleh negara.

Kendatipun Indonesia memiliki konstitusi dan undang-undang yang memberi ruang dan peluang untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM seperti kasus Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014 dan Sanggeng 2016.

Menurut LP3BH hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak mempunyai kemapuan politik (political will) untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi lebih dari 50 tahun di Tanah Papua.

Ms.Meredith.L.Champlin sebagai Pejabat Politik Kedubes AS juga menanyakan tentang sikap pemerintah lokal di Papua Barat dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Dijelaskan Warinussy bahwa, pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Drs.Dominggus Mandacan belum menujukkan adanya komitmen politiknya dalam mendorong penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua, khususnya dalam konteks reformasi hukum menurut Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (dan Papua Barat).

Advokat Thresje Julianty Gaspez menjelaskan mengenai perkembangan proses persidangan mengenai permohonan uji materil (judicial review) pasal-pasal pidana makar dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Mahkamah Konstitusi, dimana LP3BH Manokwari terlibat sebagai bagian dari Tim Kuasa Hukum para Pemohon dan memfasilitasi sejumlah saksi dan ahli.

Sedangkan Advokat Simon Banundi menjelaskan juga mengenai keberadaan simpatisan dan anggota ISIS (negara Islam Irak dan Suriah) di Papua Barat dewasa ini, dimana di Sorong ada yang sudah ditangkap dan ditahan serta diinterogasi oleh pihak kepolisian setempat dan di Manokwari sudah diketahui keberadaan beberapa orang yang menjadi staf pengajar di perguruan tinggi nasional.

Informasi mengenai kehadiran anggota dan simpatisan ISIS di Manokwari ini cukup mendapat respon dan perhatian serius dari Pemerintah Amerikas Serikat sebagaimana dituturkan oleh Ms.Champlin kepada tim LP3BH dalam pertemuan kemarin sore di Kantor LP3BH Manokwari.

Secara bersama-sama Direktur Eksekutif LP3BH dan Tim menjelaskan mengenai alasan diajukannya permohonan judicial review terhadap pasal-pasal makar di KUHP ke Mahkamah Konstitusi saat ini.

Dimana tujuannya agar MK memutuskan untuk tidak digunakannya pasal-pasal pidana makar di KUHP tersebut oleh negara untuk menindas dan membatasi hak kebebasan berpendapat (freedom of speech) dan hak kebebasan berekspresi (freedom of expression) dari rakyat di atas Tanah Papua.

Juga dijelaskan mengenai langkah LP3BH Manokwari dalam menetapkan  2017 sebagai tahun dimulainya gerakan melawan lupa terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi sepanjang 50 tahun di Tanah Papua tanpa pernah ada penyelesaian secara hukum oleh Pemerintah Indonesia.

Warinussy juga mendesak pemerintah Amerika Serikat dan dunia untuk memberi dukungan dan tekanan politik kepada pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua sebagai bagian dari sebuah proses pembangunan demokrasi di negara ini yang senantiasa didukung oleh dunia internasional.

“LP3BH Manokwari sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil (civil society organization) yang berfokus pada upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua senantiasa menjadi mitra strategis dari berbagai organisasi internasional dan pemerintah-pemerintah negara sahabat Indonesia melalui kedutaannya di Jakarta” ujar Warinussy melalui press releasenya yang diterima media ini, Senin (17/07/2017)

Sehingga ketika para pejabat bidang politik, ekonomi maupun hak asasi manusia dari kedutaan-kedutaan besar tersebut termasuk kedutaan besar Amerika berkunjung ke Tanah Papua, selalu akan bertemu dengan pimpinan dan staf LP3BH.

Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang berimbang mengenai perspektif (cara pandang) LP3BH sebagai organisasi masyarakat sipil mengenai aspek penegakan hukum ,perlindungan hak asasi manusia dan siatuasi sosial-politik di Tanah Papua yang termasa.  (***)

Tinggalkan Komentar