Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

Kebebasan Berpendapat di Papua Dalam Sorotan PBB

3 0

Manokwari,TN– Persoalan pembatasan kebebasan berpendapat (freedom of speech), kebebasan berekspresi (freedom of expretion) dan kebebesan berserikat dan berkumpul (freedom of assembl) dalam konteks perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua terus menjadi tema yang disoroti dalam penyelenggaraan sesi ke-27 Universal Periodic Review (UPR) Sidang Dewan Hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (United Nations Human Rights Council) pada tanggal 3 Mei 2017 di Jenewa, Swiss.

11 Negara besar yang selama ini dikenal sebagai negara donor bagi pembangunan di Indonesia dan juga sebagai mitra politik pemerintah Indonesia telah menyampaikan pertanyaan sekaligus kiritik dan rekomendasinya yang penting ditindak-lanjuti oleh pemerintah Indonesia mengenai penghormatan dan perlidnungan serta pemajuan hak asasi manusia di Tanah Papua.

“Ke-11 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kerajaan Inggris Raya, Jerman, Swiss, Norwegia, Australia, Jepang, Austria, Mexico, Austria dan Kerajaan Belanda yang semuanya menyoroti pemberlakuan pasal 106, 108 dan 110 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menindak aksi-aksi damai masyarakat sipil di Tanah Papua dalam menyampaikan aspirasi di muka umum sebagaimana dijamin dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta dijamin dalam UUD 1945 maupun Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM”

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H melalui press releasenya yang diterima Teropong News, Jumat (26/05/2017)

Sebagai organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) yang memfoskuskan gerakannya pada konteks perlindungan HAM dan penegakan hukum, LP3BH Manokwari merespon positif desakan ke-11 negara anggota Dewan HAM PBB tersebut dalam rangka mendorong pemajuan HAM di Tanah Papua.

Selain mendesak dihapuskannya pasal 106, 108 dan 110 KUHP, ke-11 negara juga menyoroti diberlakukannya pasal 156 dan 156A KUHP dalam membatasi kebebasan berekspresi dalam konteks kehidupan dan kebebasan beragama di Indonesia yang paling akhir mengakibatkan dihukum penjaranya Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Ir.Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Juga ke-11 negara, khusnya Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, Jerman dan Australia yang mempertanyakan dan mendesak penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua.

Utamanya kasus Wasior 2001, Wamena 2003 dan Paniai 2014 yang hingga dewasa ini belum sama sekali menampakkan kemajuan dalam konteks praktek penegakan hukum di Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi berdasarkan hukum.

Sayang sekali karena langkah progresif ke-11 negara besar di dunia pada aras Dewan HAM PBB tersebut sama sekali tidak mendapat respon sedikitpun oleh organisasi-organisasi adat dan keagamaan besar di Tanah Papua, seperti Dewan Adat Papua (DAP) maupun Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan atau Gereja-gereja Kristen dan Katolik yang nyata memiliki warga masyarakat dan umat/jemaat di Tanah Papua hingga hari ini.

Terkesan organisasi-organisasi selevel DAP, LMA maupun Gereja-gereja di Tanah Papua seperti diam, tak bergeming bahkan mungkin sengaja menghindari pernyataan-pernyataan resmi atas tema-tema HAM di Tanah Papua tersebut.(***)

Tinggalkan Komentar

3 Komen
  1. Eselese berkata

    Pemerintah RI melalui aparatnya melakukan kejahatan2 selubung dalam skala HAM kemudian dibiarkan dgn alasan membelah keutuhan negara, sdngkan dlm kacamata HAM terbaca jls ada nilai dan kuantitas pelanggaran HAM, negara2 luar dpt melihat dan membaca tpi pemerintah melalui menteri sampe di jenewa menyangkal dan mengakui sdgn dibangun, sdng dikunjungi, sdng ditangani. ( JANGANLAH SALING MENDUSTA DIANTARA KITA, ini namanya main lain latihan lain/belajar lain peraktek lain).

  2. Putri Watikam berkata

    Sepertinya di Papua aturan dibuat untuk melangar sendiri oleh Indonesia, lalu papua bukan Indonesia k? sangat miris lihat realita di Papua ini.

  3. Matias berkata

    Indonesia menutupi kejahatan dengan cara melarang bebas berekspresi didepan umum.Melawan hukum aturan mereka

%d blogger menyukai ini: