Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

LP3BH : Gunakan Agenda Negara ke Merauke, Presiden Selesaikan Kasus Ham Papua

0 318

Manokwari,TN- Presiden Republik Indonesia H.Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, 15 November 2018 (hari ini) dalam rangka melaksanakan agenda kenegaraan.

Dalam agenda kenegaraan tersebut, Jokowi didesak melihat persoalan sangat urgen di Tanah Papua, salah satunya persoalan dugaan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H melalui keterangan pers di Manokwari, Kamis 15 November 2018 menegaskan, Presiden Joko Widodo untuk menggunakan kesempatan baik tersebut guna menjelaskan sikap politiknya sebagai Kepala Negara dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua.

Terutama untuk kasus Wasior tahun 2001 dan kasus Wamena 2003 yang sudah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai institusi penyidik .

Pelanggaran HAM yang Berat sesuai amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
Menurut Yan Warinussy, Presiden RI ketujuh ini dapat mengeluarkan keputusan bagi dibentuknya Pengadilan HAM di Tanah Papua, guna menyelesaikan kedua kasus tersebut berdasarkan amanat pasal 45 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Sekaligus pada saat yang sama Presiden Jokowi juga dalam kapasitas sebagai Panglima Tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat memerintahkan Panglima TNI segera memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tim Ad Hoc Komnas HAM untuk kasus Paniai agar dapat mengambil keteranga langsung secara pro justitia dari para anggota TNI yang bertugas saat terjadinya dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang Berat tanggal 8 Desember 2014 di Lapangan Karel Gobay, Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua” Tambahnya.