Papua Barat Dapat Opini WTP, Ini Persoalan Yang Harus Diselesaikan

0
111
Anggota VI BPK-RI, Dr Harry Ahzar Aziz, MA menyerahkan piagam WTP kepada Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan dan Ketua DPR-PB, Pieterz Kondjol,SE,MA di ruang sidang utama DPR-PB, Kamis (08/06/2017)

Manokwari,TN- Terkait laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016, Provinsi Papua Barat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Penyampaian predikat opini WTP ini disampaikan anggota VI BPK-RI, Dr Harry Azhar Aziz, M.A dalam rapat paripurna istimewa DPR Papua Barat dalam rangka laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Ruang sidang utama DPR-PB, Kamis (08/06/2017)

Berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2006 dan UU Nomor 15 tahun 2004 maka BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2016.

Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan, Anggota VI BPK-RI, Dr Harry Azhar Aziz,M.A dan Ketua DPR-PB, Pietez Kondjol,S.E,M.A berjalan menuju ruangan VIP DPR-PB

Anggota VI BPK-RI, Harry Azhar Aziz mengatakan, pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan, Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistim pengendalian intern.

Sedangkan pemeriksaan atas laporan meliputi, realisasi anggaran, Neraca Laporan arus kas, laporan operasional, perubahan ekuitas, perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan.

“BPK Republik memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat tahun 2016” ucap Harry Azhar Aziz dalam sambutannya di ruang sidang utama DPR-PB, Kamis (08/06/2017)

Namun mantan ketua BPK-RI ini menyebutkan, meski Papua Barat mendapat opini WTP tetapi masih ada beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian diantaranya, penatausahaan dan pengamanan aset belum memadai.

Kemudian, laporan penggunaan dan bukti pertanggung jawaban belanja hibah serta bantuan sosial sebesar Rp 22.712.331.593.00,. dan Rp 24.499.000.000.00,. Belum disampaikan oleh penerima hibah serta bantuan sosial.

Anggota VI BPK-RI Menyerahkan predikat opini WTP Kepada Gubernur Papua Barat di ruang sidang utama DPR-PB, Kamis (08/06/2017)

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPK-RI khususnya perwakilan Papua Barat terkait selesainya pemeriksaan dan LHP atas Laporan keuangan pemerintah daerah Papua Barat.

“Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan secara resmi kepada kami pada hari ini (Kamis) merupakan bentuk petunjuk untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan menjadi lebih baik terkait pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang” kata Dominggus Mandacan sembari menambahkan, dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan, akan berpengaruh pula terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan peemerintah di Provinsi Papua Barat.

Dalam rapat istimewa ini, anggota VI BPK RI, Dr Harry Azhar Aziz,M.A menyerahkan predikat opini serta piagam WTP kepada Ketua DPR Papua Barat, Piterz Kondjol,M.A dan Gubernur, Drs Dominggus Mandacan.(***)

Tinggalkan Komentar