Lapas Manokwari Terbatas Pada Pembinaan Mental Rohani

0
47
Lembaga Pemasyarakatan klas II B Manokwari

Manokwari,TN- Kapasitas dan daya tampung penghuni di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) klas II B Manokwari saat ini sungguh sangat memprihatinkan dan ikut berpengaruh pada keterbatasan pembinaan yang seyogyanya dapat dilakukan oleh Pimpinan dan jajarannya kepada warga binaan, karena keterbatasan fasilitas di dalam bekas penjara peninggalan pemerintah Belanda di Kampung Ambon, Manokwari tersebut.

“Hal ini saya dengar sendiri dari beberapa sumber internal di Lapas Manokwari yang keberatan disebutkan namanya, dimana pembinaan yang dapat dilakukan terhadap para warga binaan (narapidana dan tahanan) hanya terbatas pada mental rohani semata” tulis Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy melalui Press Release yanh diterima Media ini, Kamis (01/06/2017)

Warinussy menjelaskan, hal Ini disebabkan karena fasilitas pendukung seperti bengkel-bengkel untuk kepentingan pembinaan ketrampilan yang ada di dalam lapas sudah “disulap” menjadi kamar tidur lagi untuk menampung warga (tahanan dan narapidana) yang kini jumlahnya sudah melebihi daya tampung (over capacity) sejumlah 273 orang warga dari kapasitas 120 orang warga.

Benar-benar tidak sesuai dengan norma hukum mengenai aspek pembinaan sebagai salah satu ujung tombak pemasyarakatan dalam konteks sosiologi hukum yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 mengenai definisi pemasyarakatn itu sendiri.

“Hal ini menurut saya sebagai salah satu Pembela HAM dan abdi hukum di Tanah Papua, seyogyanya menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat” jelasnya.

Utamanya dalam mempersiapkan segera lahan bagi kepentingan pembangunan segera fasilitas rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang memenuhi standar sebagaimana diatur dalam aturan perundangan yang berlaku serta prinsip pemasyarakatan yang berlaku universal.

Hal ini penting demi kesinambungan upaya penegakan supremasi hukum dengan garda paling ujung pada aspek pemasyarakatan demi memperbaiki akhlak dan ketrampilan bagi para warga binaan dalam mempersiapkan mereka kembali menjadi warga masyarakat yang “baru” kelak.

Sebenarnya dalam konteks penganggaran di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) Republik Indonesia, aspek pembangunan sarana dan prasarana rutan maupun lapas sudah ada dan dapat di realisasikan melalui Kantor Wilayah Depkumham Provinsi Papua Barat,

Hanya saja persoalannyas enantiasa terbentur pada aspek ketersediaan lahan untuk membangun, yang senantiasa dibebankan pada pemerintah daerah (kabupaten/kota atau provinsi) setempat,

sehingga seharusnya menjadi perhatian Bupati Manokwari dan Gubernur Papua Barat saat ini, karena bersifat urgen dan sangat mendesak.(***)

Tinggalkan Komentar