Komisi C : Panitia Segera Lelang Proyek Perpanjangan Run Way Rendani

0
83
Matheos Selano,S.T,M.M dan Harianto,S.T

MANOKWARI,TN- Ketua Komisi C DPR Papua Barat, Harianto, S.T mempertanyakan keterlambatan pelelangan proyek perpanjangan run way Bandara Rendani, Manokwari. Pasalnya, dana untuk pekerjaan fisik ini telah dianggarkan dalam APBD Induk 2017.

“Mulai pekerjaan atau belum tergantung panitia lelang kesiapannya seperti apa, kalau sudah siap saya rasa langsung dilelangkan, kalau belum siap pasti kami tanyakan permasalahannya dimana..? apakah waktunya cukup..?” Kata Harianto kepada awak media di gedung DPR-PB, Kamis (08/06/2017)

Harianto mengatakan, pihaknya telah menganggarkan dana senilai Rp 80 milyar dalam APBD 2017 untuk pekerjaan over lay dan perpanjangan run way bandara rendani yang sangat pendek sehingga mengakibatkan sudah dua kali terjadi kecelakaan pesawat.

DPR Papua Barat juga akan membicarakan masalah perpanjangan run way bandara rendani ini dengan komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, untuk dapat menyelesaikan bersama.

“Besok (Jumat) kami komisi C juga akan ke Bandara Rendani, bersama komisi V melihat kondisi run way kemudian akan membicarakan hal ini, juga dengan Pak Gubernur dan Bupati Manokwari” ujarnya.

Sementara itu anggota komisi C DPR Papua Barat, Matheos Selano,S.T,M.M menambahkan, mendesak Dinas Perhubungan serta Unit layanan pelelangan barang dan jasa Provinsi Papua Barat segera melakukan lelang terhadap proyek ini, karena waktu sangat sempit.

“Ini sudah bulan juni, pertengahan tahun 2017, apakah anggaran sebesar Rp 80 milyar dilelang lalu bisa dikerjakan dalam waktu yang relatif singkat, kami takutkan anggaran sebesar itu lalu setelah pelelangan dikerjakan dalam waktu yang seharusnya 6 bulan tapi sisa waktu tidak memungkinkan lalu maka kwalitas pekerjaan itu dibawa standar dan hasilnya tidak maksimal” paparnya.

Namun sangat dikhawatirkan bahwa pengerjaan run way harus menunggu malam hari karena tidak ada penerbangan, sedangkan proyek ini membutuhkan waktu lama.

“Pada saat hearing, kami sempat mempertanyakan itu tapi pihak SKPD terkait meyakinkan kami bahwa bisa, ya kami terpaksa melihat demi kepentingan masyarakat Papua Barat kami setuju” pungkas Selano.(***)

Tinggalkan Komentar