Teropong News
Lugas Tegas dan Tanpa Batas

DAP : Rekrutmen MRP-PB Sangat Menyalahi Aturan

0 0

Manokwari,TN- Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Sorong Raya menilai proses rekrutmen calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) sangat menyalahi aturan dan mekanisme.

Ketua DAP Wilayah Sorong Raya, Yakomina Isir dalam keterangan persnya kepada wartawan di Manokwari, Selasa (06/06/2017) menjelaskan, proses ini tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baik Peraturan Pemerintah nomor 54 maupun Peraturan Daerah Provinsi (PERDASI) tentang mekanisme rekrutmen calon komisioner lembaga kultur orang asli papua (OAP) ini.

Menurut Megawati Papua ini, proses seleksi dari Kabupaten/ Kota hingga sudah ditingkat Provinsi, namun hasil yang diumumkan tidak transparan, artinya Pansel Pemerintah tidak menyiapkan proses berjalan sesuai sistimatika.

“Dari Kabupaten/ Kota yang ada di Papua Barat ini, hanya baru Kabupaten Sorong dan Manokwari, serta Kota Sorong ini yang prosesnya sudah siap tetapi seluruh Kabupaten pemekaran proses tahapan calon MRP tidak sesuai dengan PP Nomor 54 dan Perdasi” kata Tokoh Perempuan Maybrat saat menggelar konfrensi pers di Manokwari.

Yakomina menegaskan bahwa, Badan Kesbangpol sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus mengkaji setiap lembaga adat yang memiliki legalitas, AD/ART ditetapkan Notaris dan disahkan oleh Pengadilan, mereka itulah yang punya kewenangan untuk mengajukan calon MRP-PB.

Jika melalui mekanisme ini maka menentukan anggota MRP Papua Barat yang berkwalitas, karena lembaga adatlah yang mengetahui hak-hak dasar orang asli papua dan bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik.

Berdasarkan pengalaman MRP Papua Barat sebelumnya yang tidak bekerja secara baik, tidak memperjuangkan hak-hak OAP melalui Perdasi dan Perdasus, maka pemerintah harus mengambil langkah yang benar.

Supaya tidak lagi menentukan anggota MRP Papua Barat yang mempunyai kwalitas SDM dibawah standar, kemudian tidak memperjuangkan kepentingan OAP sesuai lembaga kultur itu.

“Kesbangpol dan biro hukum mengeluarkan satu produk hukum tetapi dua OPD ini tidak punya data akurat tentang lembaga adat OAP, ini kendala yang dihadapi oleh orang papua, tidak ada dasar yang kuat bagi Kesbangpol untuk menentukan tingkat seleksi MRP-PB secara baik” sorotnya.

Ini juga kelemahan Pemerintah Provinsi Papua Barat, karena itu Yakomina Isir berharap Gubernur, Dominggus Mandacan segera mengambil langkah tegas untuk menghindari kelemahan hukum dalam proses rekrutmen MRP ini.(***)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan Komentar

%d blogger menyukai ini: